HEADER Iklan tEST

TANPA PERDA BARU, MANAJEMEN PDAM KARAWANG "BODONG"

PDAM Kab Karawang
Radar Bharindo, Karawang - Pemkab Karawang beserta DPRD harus mencabut Perda No.6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Karawang. Pasalnya, payung hukum yang mendasari Perda tersebut ternyata sudah tidak berlaku karena sudah dicabut oleh pemerintah pusat.

Akibatnya jajaran direksi PDAM berikut dengan pengawasnya yang saat ini mengisi struktur manajemen di PDAM berstatus bodong karena tidak memiliki legalitas yang jelas. Pemkab Karawang harus segera membuat Perda baru tentang PDAM agar pengelola perusahaan plat merah ini memiliki kekuatan hukum.

Seperti diketahui pemerintah telah mencabut UU.No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang diganti dengan UU No 7 Tahun 2005. Selain itu UU No.11 Tahun 74 tentang Sumber Daya Air dicabut dan diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Sumber Air. Padahal dalam pembuatan Perda No.6 Tahun 2010 didasari oleh UU yang sudah dicabut itu. Jika Pemkab Karawang tidak mencabut Perda tersebut legalitas manajemen PDAM akan dipertanyakan masyarakat, termasuk rencana dana penyertaan modal Pemkab ke PDAM.

Ketika dikonfirmasi Kepala Bagian Ekonomi Setda Karawang, Heri Heryadi mengakui jika manajemen PDAM sudah mengirim surat usulan untuk pencabutan Perda yang lama dan membuat Perda baru mengenai PDAM. Hanya saja, kata Heri, Pemkab Karawang masih melakukan kajian terkait rencana pembuatan Perda baru untuk PDAM. Masalah yang paling krusial, menurut Heri, adalah mempersiapkan badan hukum PDAM dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

"Kita sedang mempersiapkan PDAM menjadi PT itu yang pentingnya bukan masalah yang lain. Apalagi kita dikasih batas waktu hingga akhir Oktober 2017 masih ada waktu untuk itu," katanya.

Menurut Heri, berdasarkan UU. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 331 tentang BUMD mengharuskan perusahaan berbadan hukum perusahaan daerah diubah menjadi perseroan terbatas atau PT. Namun Pemkab Karawang masih harus menunggu turunan dari undang undang tersebut berupa peraturan pemerintah. "Kita tidak asal merubah Perda jika aturannya belum lengkap, karena peraturan pemerintah belum ada jadi masih menmunggu itu," katanya.

Terkait masalah legalitas, kata Heri, selama Perda No.6 Tahun 2010 belum dicabut, maka pemerintah masih menggunakan Perda tersebut sebagai dasar hukumnya. Jajaran manajemen PDAM dan dewan pengawas menjalankan tugasnya masih berdasarkan Perda tersebut sebagai dasar hukumnya. Karena pemerintah juga sebagai pemilik juga mengacu kepada Perda tersebut sebagai landasan hukumnya. "Pegangan kita Perda No 6 tahun 2010 selama belum ada Perda pengganti," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Karawang Yogi mengungkapkan, Perda No.6 tahun 2010 sudah sewajibnya dicabut. Hal ini berdasarkan peraturan baru dengan turunan undang-undang perbub yang ada, terlebih 2017 seluruh perusahaan daerah milik pemerintah harus berbadan hukum dengan menjadi Perseroan Terbatas (PT).

"Kita sambut baik PDAM menjadi Perseroan Terbatas (PT), pihak PDAM juga sedang menunggu hal ini, karena pada tahun 2017 mendatang semua perusahaan daerah harus menjadi PT," pungkasnya. (Red)

Sumber: Kober

Posting Komentar

0 Komentar