HEADER Iklan tEST

Kado Ulang Tahun Ketua DPC PPP Karawang Minta Romahurmuziy Segera PAW Asep Dasuki

Karawang - Konflik internal Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Partai Persatuan  Pembangunan ( PPP ) Kabupaten Karawang terus memanas. 

Dan isu pergantian antar waktu  ( PAW ) Asep Dasuki,  Anggota DPRD Kabupaten Karawang yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PPP Karawang Kubu Dzyan Faridz  semakin jelas, Hal ini bisa terlihat pada saat dilaksanakannya Musyawarah Cabang (Musab) PPP Kubu Romahurmuziy ke-VII di Brits Hotel Karawang, dalam acara yang mengusung tema nasional, ‘PPP Bergerak Bersama Rakyat’ dan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PPP, Ir. HM. Romahurmuziy, pada Minggu (18/12/2016).

Dalam sambutannya Ketua DPC PPP Karawang Hj. Lina Sugiharti, SE, Kubu Romahurmuziy, meminta permintaan khusus kepada Ketua Umum PPP untuk segera dapat memproses dengan cepat PAW terhadap Asep Dasuki.

"  Pak Ketum, kebetulan tanggal 19 Desember adalah Milad saya. Di Karawang ini, di legislatif PPP ada dua kursi tapi saya merasa hanya satu kursi, saya ingin kado spesial dan istimewa. 

Hasil rapim dari surat yang telah DPC sampaikan untuk PAW satu anggota dewan dapat diproses dengan cepat. Agar kinerja kedepan, antara partai dengan legislatif dapat bersinergi,” papar Lina..

Menurut Lina, proses PAW itu harus melalui tahapan ,dan pihaknya sudah melayangkan surat kepada Ketua DPW PPP Jawa Barat, dan setelah di verifikasi lalu proses selanjutnya surat dilayangkan ke Dewan Pimpinan Pusat  ( DPP ) PPP , dan yang berhak memberhentikan keanggotaan orang tersebut adalah DPP.

" Ini bukan masalah suka dan tidak suka , antara saya dengan Asep Dasuki itu tidak terkait masalah pribadi, tetapi ini masalah organisasi dan anggaran dasarnya pun sudah jelas," lanjutnya.

" Kalau yang sudah tidak sejalan lagi dengan garis partai kalau orang tersebut tidak keluar maka orang tersebut harus dikeluarkan," tandasnya lagi.

Menanggapi permintaan kado spesial dan istimewa tersebut, ditemui usai pembukaan Muscab, Ketua Umum DPP PPP, Ir. HM. Romahurmuziy, MT. mengatakan, bahwa putusan PTUN yang memenangkan PPP Kubu Dzyan Faridz itu baru tingkat satu dan nanti masih ada proses-proses hukum selanjutnya.

Pihaknya dan Kemenkumham juga sudah melakukan banding tertanggal 6 Desember lalu. Dengan dasar adanya banding tersebut, maka keputusan PTUN tingkat satu itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Yang asli kan ada disini, kalo cuma ada dua mah, besok-besok sepuluh saya lantik juga saya bisa, Kesbangpol juga kan turun ke Teh Lina, jadi saya kira tidak ada persoalan dengan semua instansi dan kita akan terus berjalan dengan kepengurusan PPP yang sejati,” tandasnya. ( Nina )

Posting Komentar

0 Komentar