HEADER Iklan tEST

Pemberian Sertifikat Tanah dan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial

Palangkaraya - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyerahkan Sertifikat Tanah Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat Kalimantan Tengah. 

Sebanyak sekira 1.700 sertifikat telah dibagikan dalam kesempatan tersebut. 

Kepada para penerima sertifikat, Presiden menitip pesan agar tanah yang telah disertifikasi dapat dipergunakan secara produktif.

"Saya harap tanah yang sudah disertifikasi agar digunakan secara produktif. Silakan kalau mau dimasukkan ke bank untuk mencari modal kerja bagi usaha, tidak apa. 

Tetapi ingat, kalau mau mencari modal kerja atau investasi usaha dikalkulasi yang betul apakah bisa mengembalikan atau tidak. Jangan sampai justru sertifikatnya hilang karena tidak bisa mengembalikan," ujarnya.

Presiden juga memperingatkan kepada jajarannya bahwa dirinya tidak ingin kembali mendengar adanya pungutan liar yang dilakukan dalam pelayanan dan pengurusan sertifikat. 

Ia menekankan jajarannya agar memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikatnya.

"Saya perlu ingatkan lagi, jangan sampai ada yang minta-minta pungutan liar untuk urusan sertifikat. Tidak boleh! Ingat, sekarang sudah ada Saber Pungli, yang sudah ditangkap banyak, jangan bertambah lagi. Saya titip, kepada seluruh Kantor BPN, layani masyarakat sebaik-baiknya, layani dan selesaikan dengan cepat," tegasnya.

Selain itu, dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo turut menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada 16 orang penerima. 

Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan sebagai penghargaan kepada warga negara Indonesia yang telah berjasa dalam bidang perikemanusiaan. Adapun nama-nama dari ke-16 penerima tersebut ialah:
  1. Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur;
  2. Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si., Gubernur Kepulauan Riau;
  3. Sdr. Christiandy Sanjaya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
  4. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
  5. Drs. H. Muhammad Arifin Arpan, M.M., Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
  6. Ir. H. Herwin Yatim, M.M., Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
  7. Sdr. Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., Bupati Jayapura, Provinsi Papua;
  8. Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak., Bupati Serang, Provinsi Banten;
  9. H. Mashruri, S.P., M.E., Bupati Bungo, Provinsi Jambi;
  10. H. Abubakar, Bupati Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
  11. Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M., Bupati Nias, Provinsi Sumatera Utara;
  12. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si., Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
  13. Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T., Walikota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
  14. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi, Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia;
  15. Drs. M. Teguh Jaya, M.M., Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
  16. Sdr. Kali Untung Noor, Tukang Ojek Inspirator Pemadam Kebakaran.

Posting Komentar

0 Komentar