HEADER Iklan tEST

Ancaman Dirjen Pajak, Jika Tidak Juga Ikut Tax Amnesty

Suasana kesibukan Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Jakarta
Radar Bharindo, Jakarta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi terus mengimbau kepada Wajib Pajak (WP) untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) sebelum berakhir di 31 Maret 2017. Jika tidak juga, Direktur Jendral Pajak (DJP) memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 18 Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak.

"Belum ikut tax amnesty, kan ada Pasal 18 UU Tax Amnesty, bisa kita periksa," tegas Ken saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak (DJP) mengingatkan agar Wajib Pajak (WP) tidak kehilangan momentum tax amnesty yang terakhir kali sebelum era keterbukaan informasi pajak di seluruh dunia mulai berlaku pada 2018.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP, Hestu Yoga Saksama mengatakan, DJP akan melakukan penegakkan hukum sesuai Pasal 18 Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak untuk mengusut harta WP yang belum ikut tax amnesty. Ditjen Pajak pun mengancam dengan pengenaan sanksi.

"Sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak, kalau lewat periode akhir tax amnesty, harta yang tidak diikutkan tax amnesty, lalu ditemukan Ditjen Pajak, kita akan eksekusi April nanti. Kita konsisten jalankan Pasal 18," tegasnya.

"Jadi kalau harta tidak diungkap semua, padahal sudah ikut tax amnesty, WP dikenakan pajak sesuai UU PPh plus sanksi 200 persen," tegas Hestu Yoga.

"Tapi yang belum ikut tax amnesty, harta tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan Ditjen Pajak, maka dihitung pajaknya 30 persen plus sanksi bunga 2 persen per bulan. Dihitung sejak ditemukan datanya sampai diterbitkan SKPKB, maksimal 24 bulan," ucapnya. (Red)

Sumber : Liputan 6

Posting Komentar

0 Komentar