DPR: Kalau Mau jadi Pimpinan Ormas, Berhenti dari Kapolda

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman 

Jakarta, Radar Bharindo – Jabatan pembina organisasi kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang diemban oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan menuai kontroversi. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman juga heran dengan hal itu.

" Ya gimana Kapolda membina. Tapi harus ditanya, jangan-jangan ada permintaan Kapolri, masa (Kapolda) membina ? " Kata Benny ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 16 Januari 2017.

Karena itu Benny mengatakan Komisi III akan memanggil Kapolri untuk memberi penjelasan terkait hal ini. Dia mengingatkan seorang polisi, termasuk Kapolda, diberi amanah oleh negara untuk menjalankan tugas Kepolisiannya.

"Kok seperti pimpinan LSM begitu. Kalau mau jadi pimpinan ormas, berhentikan saja dari Kapolda," ujar Benny.

Benny mengingatkan seorang polisi aktif yang punya kewenangan khusus tidak sepatutnya menjadi pimpinan ormas atau partai politik tertentu. Benny menunggu tindakan tegas Kapolri atas Kapolda Jabar.

"Apalagi kalau ormas itu jadi underbownya partai politik tertentu. Kami minta Kapolri melakukan tindakan tegas," kata Benny.

Apakah Boleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjabat di LSM dan Organisasi...?

Terkait hal tersebut bisa di lihat pada :

Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) yang menyatakan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian.”

Jadi, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah dirinya mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian.

Mengenai yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian:

“Yang dimaksud dengan "jabatan di luar Kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan Kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”

Artinya, jabatan di luar kepolisian itu mencakup segala macam jabatan yang tidak mempunyai sangkut pautnya dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Selain itu secara tegas dan jelas dinyatakan pada PERATURAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Terkait Etika Kelembagaan
Pasal 7 poin b dan c, selanjutnya pasal 16 poin d.

(1) Setiap Anggota Polri wajib:

b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;

Paragraf 4
Etika Kepribadian
Pasal 16

Tidak diperbolehkan/dilarang :
d. menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. (Red)

Sumber : © VIVA.co.id, Berbagai Sumber