HEADER Iklan tEST

Lima Tahun Freeport Nunggak Pajak Hingga Rp 3,5 Triliun

Lokasi tambang PT.Freeport Indonesia
Radar Bharindo - Pengadilan pajak Indonesia pada tanggal 17 Januari 2017 telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia berkaitan pajak air permukaan dan wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya sebesar kurang lebih Rp 3,5 triliun kepada Pemerintah Provinsi Papua.
Munculnya gugatan pajak oleh PT Freeport Indonesia dikarenakan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dalam hasil auditnya.
“BPK dalam hasil auditnya mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PT. FI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015. Kami sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat ke pada PT Freeport Indonesia untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud. PT Freeport Indonesia menolak untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak Indonesia. Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak,” katanya.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan berikut dendanya, yang setidaknya telah berlangsung selama lima tahun terakhir.
Lukas menegaskan, bahwa PT Freeport Indonesia wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan.
Itu harus segera diselesaikan,” ujar Lukas, dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (27/1) kemarin.
PT Freeport Indonesia menurut Lukas, menggunakan acuan pembayaran pajak penggunaan air permukaan sebesar Rp. 10/m3/detik sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 5 Tahun 1990, sementara pemerintah daerah Papua mengacau pada Perda No 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penggunaan air permukaan dikenai pajak sebesar Rp 120/m3/detik. Perbedaan inilah yang menjadi tagihan pajak yang belum dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia.
Lukas sangat bersyukur bahwa gugatan tersebut ditolak, karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat rakyat Papua sebagai pemilik tanah yang diberkati ini. Sebab, perjuangan untuk mendapatkan dana sebesar ini bukan perkara mudah.
"Kami berhadapan dengan perusahaan besar, PT. Freeport Indonesia yang semua orang sudah tahu," tandas Lukas. (Red)

Sumber : (adk/jpnn)

Posting Komentar

0 Komentar