Menang Praperadilan,Kasus Sengketa Tanah di Telukjambe Masuk Babak Baru

Sidang praperadilan kasus peta palsu antara masyarakat Telukjambe melawan PT Agung Podomoro Land Tbk.

KARAWANG, Radar Bharindo – Kasus sengketa tanah di Telukjambe masuk babak baru. Pasalnya, sidang praperadilan atas perkara laporan peta bidang tanah palsu PT. SAMP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2017 ) dengan agenda putusan, mengabulkan gugatan pemohon praperadilan.

Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan, Moris Moy Purba SH menjelaskan, sebelumnya perkara yang sempat dihentikan penyidikannya oleh Bareskrim Mabes Polri menyeret dua tersangka pembuat peta bidang tanah palsu dari BPN Kanwil Jabar, AN dan KS. Sedangkan Terlapor  Direktur PT. SAMP, TK saat ini statusnya adalah DPO (Daftar Pencarian Orang). 

"Putusan hakim pra peradilan menyatakan bahwa perkara peta bidang tanah palsu ini harus dilanjutkan dan dilimpahkan ke kejaksaan,"ujar Moris di hadapan media. 

Ditambahkannya, PT. Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP) yang saat ini sudah berganti nama menjadi PT. Buana Makmur Indah (PT. BMI) adalah merupakan anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land (PT. APL). Perkara ini  menjadi penting, sambung Moris, karena peta bidang tanah yang sudah dinyatakan palsu oleh penyidik dan menetapkan tersangkanya, adalah peta bidang tanah yang menjadi dasar klaim hak atas tanah PT. SAMP.

"Peta itupulalah yg menjadi sumber malapetaka peradilan yg sebelumnya memenangkan PT. SAMP atas 49 anggota masyarakat Telukjambe, Karawang dengan kepemilikan 49 bidang tanah yang menggugat seluas 70 hektare, tapi diputusan menjadi 350 hektar," tuturnya.

Dijelaskannya lebih lanjut, dikabulkannya Praperadilan ini menjadi suatu pertanda bahwa Hukum Alam semesta berlaku. Karena sekuat apapun menyembunyikan kebusukan, serapih apapun mengemas kejahatan, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. 

Dengan dikabulkannya praperadilan ini, pihaknya mengimbau Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini Bupati Karawang, dapat  memperhatikan dan lebih peduli terhadap persoalan kasus sengketa tanah Telukjambe ini. Karena tentunya Bupati sesuai kapasitas dan kewenangannya harus dapat berperan lebih dalam penyelesaian persoalan ini. 

"Sebetulnya solusinya ada di bupati, bagaimana mengambil sikap tegas kepada para pihak, dengan berani menyatakan yang benar, mengumpulkan pihak-pihak yang berperkara. Karena selama ini terkesan seolah tidak mau tau, apatis,"ujarnya.

Dijelaskan lebih jauh, persoalan ini akan menjadi masalah besar ketika bupati tidak peduli. 

"Karena amanah bupati sebagai pemimpin di Karawang adalah menjadi bagian dari solusi atas persoalan-persoalan yg ada di Karawang,"pungkasnya. (Latif, BK)