HEADER Iklan tEST

Mega Proyek Bandara Karawang dibatalkan, Setelah Proyek Pelabuhan Kini Proyek Bandara Dicoret Pemerintah Pusat

Ilustrasi Bandara
Radar Bharindo, Karawang - Setelah pelabuhan Cilamaya batal di Karawang beberapa bulan lalu, kini giliran Bandara juga batal. Hal ini setelah pemerintah pusat mencoret 18 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menuturkan, dicoretnya proyek-proyek dengan nilai total Rp 58 triliun tersebut karena tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Dua dari 18 proyek tersebut adalah Bandara Karawang, yang sebelumnya diproyeksi bakal membantu mengurai kepadatan Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dan proyek Pembangunan Gudang Beku Terintegrasi dalam Rangka Penerapan Cool Chain System di 20 Lokasi.

Proyek yang disebutkan terakhir ramai diperbincangkan sebagai proyek kulkas raksasa, yang tahun lalu coba ditiru pemerintah usai mengunjungi negara-negara di Timur Tengah. Pembangunan kulkas raksasa, dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi produksi perikanan tangkap.

Berikut 18 proyek yang keluar dari daftar PSN tersebut :
1. Revitalisasi Bandara Sebatik
2. Bandara Banten Selatan di Panimbang
3. Bandara Karawang
4. Bandara HAS Hanadjoedin di Tanjung Pandan
5. Bendungan Long Sempajong
6. Bendungan Loea
7. Bendungan Bonehulu
8. Bendungan Segalamider
9. Terminal LPG Banten
10. Kilang Mini LNG di Pulau Jawa
11. Jalan tol Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper
12. Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe
13. MRT Jakarta Koridor East-West
14. Pelabuhan Wayabula
15. Pelabuhan Parigi
16. Food Estate
17. Pembangunan Pulau Karantina di Pulau Nanduk, Bangka Belitung
18. Pembangunan Gudang Beku Terintegrasi dalam Rangka Penerapan Cool Chain System di 20 Lokasi.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Implementasi KPPIP menjelaskan dikeluarkannya 18 proyek dari daftar PSN, juga karena Menteri teknis yang instansinya mengusulkan proyek tersebut tahun lalu, kini menganggapnya sudah tak penting lagi.

“Mungkin pada waktu itu iya, tapi sekarang karena ada yang lebih penting lagi, jadi dikeluarkan," ujar Wahyu.

Wahyu juga mengakui ada faktor keterlambatan dari eksekusi 18 proyek tersebut di lapangan. Mulai dari pelaksanaan tender, pembebasan lahan, sampai konstruksi.

Atas dasar itulah, pemerintah membentuk KPPIP sebagai pengawas agar proyek dapat dilakukan percepatan dengan fasilitas yang diberikan pemerintah.

"Jadi kita diminta, setiap proyek yang sudah masuk PSN ini punya rencana aksi. Rencana aksi ini dipakai kita untuk memantau dan melakukan percepatan kalau ada keterlambatan,” jelas Wahyu. (Red)

Sumber:KB

Posting Komentar

0 Komentar