HEADER Iklan tEST

Berikut Daftar Sementara Penikmat Dana Haram E-KTP (Rp2,558 Triliun)

Juru Bicara (KPK) Febri Diansyah
Radar Bharindo, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan masih terbuka kemungkinan saksi lain yang belum pernah diperiksa dalam perkara KTP Elektronik dihadirkan dalam persidangan.

Dalam persidangan pertama terungkap puluhan anggota DPR periode 2009-2014, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), staf Kemendagri, auditor BPK, swasta hingga korporasi yang menikmati aliran dana proyek ini.

Pemeriksaan saksi nantinya juga untuk membuktikan imbalan yang diperoleh anggota DPR dan pihak lain karena menyetujui anggaran KTP-E pada 2010 dengan total nilai Rp5,9 triliun. Adapun kesepakatan pembagian anggarannya adalah:

1.  51 persen atau sejumlah Rp2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek

2.  Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada:

a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar

b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar

c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar

d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar

e. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar


Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto terancam dipenjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (Red)


Sumber: ANTARA

Posting Komentar

0 Komentar