HEADER Iklan tEST

Kantor Bupati Didemo Aliansi Petani Kuta Tandingan

Demo Ratusan Aliansi Petani 6 Maret 2017
Radar Bharindo, Karawang – Ratusan massa yang terdiri dari Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB), Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM-PAN) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karawang, Senin (6/3/2017) siang.

Setelah selesai orasi, akhirnya perwakilan pengunjukrasa diterima untuk audiensi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang diwakili oleh Wawan Setiawan selaku sekertaris dan didampingi Kasatpol PP.

Salah seorang petani Desa Margakaya, Rahmat Kumis mengatakan, pihaknya meminta Satpol PP Karawang agar menghentikan kegiatan pemagaran PT PL diatas Desa Margakaya, sebab tanah milik PT PL yang bersertifikat HGB nomor 5 itu di Desa Margamulya, katanya.

Menurutnya, akibat pemagaran itu, ada 90 rumah sudah dikelilingi pagar dengan pengawalan dari 100 orang petugas keamanan PT PL dan selama ini para petani terus mendapatkan intimidasi dari ratusan petugas security yang disewa oleh pihak Pertiwi Lestari sehingga Warga juga merasa ketakutan dan tidak nyaman tinggal di rumah.
Padahal jelas Rahmat, warga hanya mempertahankan hak mereka atas tanah yang selama ini ditempati yang telah dirampas oleh pihak PT Pertiwi Lestari. "Kami ini bukan maling, bukan pemakai narkoba, kami bukan pelaku kriminal, tapi kami dijaga oleh ratusan orang yang disewa oleh Pertiwi Lestari," ungkap Rahmat dihadapan Sekretaris DPMPTSP dan Kasat Pol PP Karawang.

Ketua BM PAN, Dadi Mulyadi, yang ikut mendampingi para petani sangat khawatir terjadinya gesekan antara petani dan pihak Pertiwi Lestari jika proses pemagaran tidak segera dihentikan.

"Pemkab harus fair dan tegas, karena jelas Pertiwi Lestari menyewa preman untuk menakut-nakuti warga. Kalau terjadi gesekan nanti warga lagi yang dikriminalisasi," ungkap Dadi.

Dalam audiensi DPMPTSP akan menghentikan kegiatan PT Pertiwi Lestari (PT PL) yang memaksakan kegiatan pemagaran di Desa Margakaya. Pasalnya, dinas perizinan itu belum mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi PT PL untuk sertifikat HGB nomor 5 di desa Margamulya.

Menurut Wawan, pihaknya baru mengeluarkan IMB pemagaran bagi PT PL untuk tanah seluas 11.821 M2 dari luas lahan yang diminta 17. 449 m2.

Kata dia, permohonan izin itu sudah sesuai dengan administrasi yang ada di DPMPTSP, sementara untuk lahan yang berada di desa Margakaya itu belum dikeluarkan oleh DPMPTSP.

“Kami sudah mengeluarkan surat penghentian kegiatan pemagaran dilahan sertifikat HGB nomor 5 di desa Margamulya, sebab IMB-nya belum dikeluarkan,” kata Wawan saat menerima perwakilan pengunjuk rasa dari Aliansi Petani Kutatandingan, Telukjambe Barat, Senin (6/3) di ruang rapat DPMPTSP.

Wawan mengatakan, jika PT PL memaksakan kegiatan pemagaran di lahan yang belum memiliki IMB. Pihaknya akan mengutus Bidang Wasdal DPMPTSP untuk melakukan monitoring dan jika ada kegiatan, maka pihaknya akan meminta Satpol PP Karawang untuk menghentikan kegiatan pemagaran PT PL itu.

“Kami akan melihat lokasi terlebih dahulu, jika ada pelanggaran Perda maka kami akan berkirim surat ke Satpol PP,” katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Karawang, Asip Suhendar mengaku, pihaknya siap menegakan aturan dalam persoalan ini. Namun pihaknya menunggu arahan lebih lanjut dari DPMPTSP.

"Kami tunggu surat dari DPMPTSP untuk bergerak," tandasnya.
 (Red)


Berbagai Sumber

Posting Komentar

0 Komentar