HEADER Iklan tEST

Kasus E-KTP, “Kredibilitas KPK Dipertaruhkan

Pembuatan E-KTP
SEORANG warga sedang melakukan proses pengambilan data untuk pembuatan E-KTP
Radar Bharindo, Jakarta - Sejumlah pejabat yang namanya tercantum dalam pembacaan dakwaan kasus megakorupsi pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-ktp) bereaksi dengan membuat bantahan. Bantahan itu dinilai harus direspons KPK melalui proses pembuktian oleh para jaksa penuntut KPK.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, sidang perdana kasus e-ktp di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis 9 Maret 2017, ibarat senapan mesin yang memuntahkan peluru ke berbagai arah dan sudah mencederai banyak orang. Kini, kata dia, menjadi tugas para jaksa penuntut KPK untuk membuktikan apakah semua nama yang disebut itu memang layak dilukai reputasi dan kredibilitasnya.

"Untuk menjaga kredibilitas dakwaan KPK, pembuktian terhadap keterlibatan nama-nama yang disebut dalam dakwaan itu harus terang benderang. Alat bukti harus jelas, siapa, kapan dan di mana," ujarnya, Minggu 12 Maret 2017.

Seperti diketahui, Ketika membacakan dakwaan untuk terdakwa kasus e-KTP, jaksa penuntut umum memaparkan puluhan nama dan sejumlah institusi yang diduga menerima dana hasil korupsi proyek e-KTP. Selain mantan menteri dan mantan ketua DPR, puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 juga disebut menerima fee dari dana yang dianggarkan dalam proyek e-KTP. Di antara mereka, ada yang kini menjabat menteri dan gubernur.

Dia menuturkan, wajar jika sejumlah orang yang disebutkan dalam dakwaan itu langsung membuat bantahan. Masuk akal karena mereka merasa sebagai korban pembunuhan karakter. Oleh mereka, dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor itu dimaknai sebagai tuduhan. "Oleh karena dakwaan itu dipublikasikan secara luas, secara personal masing-masing sudah merasa dilukai," tuturnya.

Dia menilai, publik akan mencibir dan menuduh pejabat yang tersebutkan namanya dalam dakwaan sebagai orang-orang yang ikut menikmati dana hasil korupsi proyek e-KTP. "Begitulah risikonya ketika sebuah nama dikaitkan pada sebuah kasus korupsi," ujarnya.

Menurut Bambang, konsekuensi dari penyebutan nama-nama itu adalah pembuktian. Dalam konteks pembuktian, kasus dugaan korupsi proyek e-KTP menjadi tantangan yang tidak ringan bagi KPK. Terlebih, proyeknya sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Kemudian, tentang aliran dana hasil korupsi proyek pun belum jelas benar apakah KPK juga memiliki bukti kuat yang bersumber dari PPATK, rekaman CCTV, sadapan, atau alat bukti lainnya.

Faktor lain yang juga cukup menentukan, ujarnya, adalah berkurangnya jumlah saksi. Dua anggota Komisi II DPR yang tahu detail pembahasan dan penganggaran proyek pada tahun 2009 sudah meninggal dunia, yakni Burhanuddin Napitupulu dan Mustoko Weni.

Dia mengatakan, secara fakta memang terbukti bahwa penyelesaian proyek e-KTP melenceng jauh dari target waktu. Bahkan tidak ada yang tahu kapan proyek ini akan rampung. "Artinya, jelas bahwa ada masalah besar dalam proyek ini. Karena itu, langkah KPK membawa kasus ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta sudah tepat. Hanya saja jangan salah bidik," tuturnya. (Red)


Sumber: PR

Posting Komentar

0 Komentar