HEADER Iklan tEST

Mustahil...!!! Piutang PDAM Rp 20,3 Miliar

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab Karawang
Ketua LSM Lodaya, Nace Permana
Radar Bharindo, Karawang - Terkait piutangnya yang mencapai Rp 20,3 Miliar "Direksi dituntut harus berani membeberkan pihak mana saja yang terlibat dalam piutang sebesar itu. Kami tidak yakin piutang sebanyak itu melulu tunggakan pelanggan,"ujar Ketua LSM Lodaya, Nace Permana, Rabu (15/3).

Menurutnya, jika dilihat dari data, penambahan piutang PDAM terjadi secara teratur dengan rata-rata penambahan piutangnya Rp 2,2 miliar per tahun. Atas dasar itu pula dirinya mencurigai uang PDAM ada yang meminjam untuk keperluan di luar kegiatan perusahaan tersebut.

Direksi seharusnya terbuka. Sebab, PDAM Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum merupakan milik Pemda yang berarti milik masyarakat Karawang.

Menurut Nace, selama ini tersiar kabar jika sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif kerap meminjam uang ke PDAM untuk berbagai keperluan. Namun, mereka tak pernah membayar utang tersebut.
"Mungkin uang yang dipinjam mereka yang kemudian menjadi piutang," kata Nace.

Disebutkan pula, dirinya berharap pihak kejaksaan segera  menyelidiki kasus piutang PDAM tersebut. Pasalnya, piutang yang awalnya akan diputihkan itu berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Jika bupati tidak menindak lanjuti hal ini, saya yang akan melaporkannya ke Kejati," ujar Nace mengeluarkan ancaman.

Di tempat terpisah salah seorang pelanggan PDAM Tirta Tarum, Arif Budiman mengatakan, penambahan piutang PDAM yang mencapai Rp 2,2 miliar per tahun sangat tidak realistis. "Kalau dirata-ratakan piutang PDAM Tirta Tarum bertambah Rp 180 juta per bulan. Sementara jumlah pelanggan aktif kurang dari 7000 pelanggan," kata Arif Budiman.

Menurutnya, jika piutang itu mengendap di tangan pelanggan berarti ada ribuan pelanggan yang tidak membayar air PDAM. Sebab, rata-rata pelanggan hanya membayar air antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan.
Disebutkan juga, jika piutang itu macet pada beberapa pelanggan saja, berarti pelanggan itu tidak membayar air selama bertahun-tahun. Padahal pada kenyataannya, baru dua bulan menunggak saja, sambungan air ke rumah pelanggan tersebut sudah diputus.

"Sangat mustahil piutang itu nyangkut di pelanggan," kata Budi.

Menurutnya, guna mengusut hal itu, Bupati Karawang sebagai pemilik PDAM Tirta Tarum harus bertindak tegas. "Bupati harus meminta bantuan BPK/BPKP, dan bahkan akuntan publik untuk mengaudit PDAM Tirta Tarum. DPRD juga jangan diam saja karena hal ini menyangkut uang besar," katanya. (Red)


Sumber: KoBer

Posting Komentar

0 Komentar