HEADER Iklan tEST

Penjara 3 Bulan atau Denda Rp 30 Juta Kalau Buang Sampah Sembarangan di Karawang

Ilustrasi Pembuangan sampah sembarangan
Radar Bharindo, Karawang - Warga Kabupaten Karawang yang diketahui membuang sampah secara sembarangan bakal dijatuhi sanksi berupa denda Rp 30 juta atau kurungan badan selama 3 bulan. Hal tersebut tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah yang saat ini tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Karawang.

"Kami tidak main-main dalam menjaga kebersihan di Karawang. Sanksi berupa denda dan kurungan diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke sungai atau selokan," ujar Pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK), Dedi Achdiat, saat dihubungi, Minggu 26 Maret 2017.

Menurut dia, draf Raperda tersebut kini sudah masuk ke Pansus DPRD dan mulai dibahas bersama LHK. Salah satu pasal yang tertera dalam Raperda itu di antaranya penjatuhan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Dikatakan, sampah merupakan permasalahan serius yang harus ditangani dan dikelola oleh pemerintah. Apalagi di Kabupaten Karawang terdapat jenis sampah, mulai dari sampah rumah tangga, hingga sampah pabrik.

Oleh karena itu, lanjut Dedi, Dinas LHK sudah menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di beberapa titik. Selanjutnya sampah-sampah itu akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Menurut Dedi, masyarakat khususnya yang tinggal di komplek perumahan harus membuang sendiri sampahnya ke TPSS yang telah disiapkan pemerintah. Demikian pula kalangan pabrik dan perkantoran dikenai kewajiban serupa yakni membuang sampah ke TPSS.

"Sampah-sampah itu akan kami kelola. Artinya, sampah tidak langsung dibuang atau dibakar begitu saja. Bahan-bahan yang masih bisa dimanfaatkan akan didaur ulang," kata Dedi.

Disebutkan pula, agar sampah bisa dipilah sejak awal, masing-masih rumah dan perusahaan harus menyiapkan dua tong sampah satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk unorganik. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pengolahan di lokasi akhir. Dedi menambahkan, saat ini jumlah sampah yang diangkut setiap hari mencapai 850 kubik. Jumlah tersebut setiap tahun bertambah 3 persen.


Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sampah, Edi Suhedi mengaku tidak ingin buru-buru dalam membahas Reperda tersebut. Sebab, Raperda itu merupakan turunan dari Undang-undang yang mengharuskan sampah dikelola, bukan dibuang begitu saja.

"Kami ingin semuanya matang. Baru diparipurnakan. Apalagi, dalam Perda tersebut nantinya bakal ada sanksi bagi pembuang sampah sembarangan. Hal itu harus dibahas secara mendalam," katanya.

Dikatakan juga, setelah raperda itu disahkan menjadi perda, sosialisasi harus dilakukan secara gencar kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak kaget ketika tiba-tiba harus membayar denda atau dipenjara akibat kelalaiannya. (Red)


Sumber PR

Posting Komentar

0 Komentar