HEADER Iklan tEST

Sejak Awal !!! Mega Korupsi E-KTP Sudah Tercium

Ilustrasi Mega Korupsi E-KTP
Radar Bharindo, Jakarta - Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Golkar mengatakan, proyek pembuatan KTP elektronik (e-KTP) sarat masalah sudah terlihat indikasinya sejak awal.

Pertama adalah kisruh tentang mekanisme pembiayaan proyek ini. Kisruh ini memunculkan isu tentang beda sikap dua menteri keuangan atas skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears tahun 2011-2012.

Kedua, ketika proyek ini mulai dieksekusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melihat indikasi tentang potensi pelanggaran pada aspek penganggaran proyek e-KTP.
"Entah apa pertimbangannya, potensi masalah yang ditemukan BPK itu tidak didalami lebih lanjut. Proyek ini dinyatakan clear untuk kemudian dilanjutkan," katanya, Minggu 12 Maret 2017.

Ketiga, setelah dinyatakan rampung, proyek ini ternyata tidak menuntaskan sistem administrasi kependudukan nasional, sebagaimana dijanjikan sebelumnya.
Banyak warga di berbagai daerah belum bisa menggenggam e-KTP. Satu-satunya keluhan dan alasan yang dikemukakan kantor lurah kepada warga adalah habis atau tidak adanya stok blanko e-KTP.


"Karena masalah kekosongan blanko e-KTP berlarut-larut, Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2016 terpaksa mengirimkan surat edaran ke setiap daerah mengenai penggunaan Surat Keterangan (Suket) pengganti E-KTP. Tujuannya, mengatasi masalah habisnya blanko. Fungsi Suket itu sederajat dengan KTP elektronik. Artinya, bisa digunakan untuk ragam keperluan," ujarnya.

Menurut dia, masalah kekosongan blanko e-KTP di berbagai daerah itu otomatis mengonfirmasi bahwa proyek bernilai hampir Rp 6 triliun ini memang menyimpan masalah.
Lebih dari itu, proyek ini memang belum atau tidak selesai. Bahkan melenceng sangat jauh.
Sebab, proyek e-KTP pernah ditargetkan rampung pada 2011.
Pekerjaan dalam proyek e-KTP meliputi perekaman sidik jari, retina mata (iris) dan database kependudukan tunggal. (Red)


Sumber: PR

Posting Komentar

0 Komentar