 |
Radar Bharindo, PBB - China,
yang didukung Rusia, pada Jum’at menghalangi pengesahan pernyataan Dewan
Keamanan PBB menyangkut Myanmar.
Sejumlah diplomat mengatakan itu dilakukan kedua negara
setelah 15 anggota Dewan bersidang untuk membahas situasi di negara bagian
Rakhine, Myanmar, tempat militer negara itu melancarkan operasi keamanan.
Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk hak-hak asasi manusia
bulan lalu menuding militer Myanmar melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal
terhadap Muslim Rohingya dan membakari desa-desa mereka sejak Oktober. Tindakan
itu kemungkinan bisa mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan
pembersihan etnis.
Atas permintaan Inggris, kepala bidang politik PBB Jeffrey
Feltman memberikan pemaparan kepada para anggota Dewan Keamanan dalam sidang
tertutup.
"Kami berusaha memajukan ... beberapa usulan namun
kesepakatan tidak tercapai di dalam ruangan itu," kata Duta Besar Inggris
untuk PBB, Matthew Rycroft, yang menjadi presiden Dewan Keamanan bulan Maret,
kepada para wartawan setelah sidang.
Pernyataan Dewan Keamanan harus disepakati oleh seluruh
anggota sebelum dapat dikeluarkan.
Sejumlah diplomat mengatakan negara tetangga Myanmar, China,
dengan didukung Rusia, menghadang pernyataan tersebut.
Rancangan pernyataan singkat yang sempat dibaca Reuters itu
berbunyi "mencatat dengan keprihatinan munculnya bentrokan baru di
beberapa wilayah negara itu dan menekankan pentingnya akses kemanusiaan ke
wilayah-wilayah yang terkena dampak."
Sekitar 75.000 orang telah mengungsikan diri dari negara
bagian Rakhine ke Bangladesh sejak militer Myanmar mulai melancarkan operasi
militer pada Oktober tahun lalu. Operasi dilakukan sebagai penanganan terhadap
tindakan yang disebut militer merupakan serangan oleh pemberontak Rohingya di
pos-pos perbatasan, yang menewaskan sembilan personel kepolisian.
Uni Eropa pada Kamis mendesak PBB untuk segera mengirim misi
internasional pencari fakta ke Myanmar guna menyelidiki tuduhan penyiksaan,
pemerkosaan dan pembunuhan oleh militer terhadap Muslim Rohingya.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan kepada para
diplomat di ibu kota negara Myanmar, Naypyitaw, negaranya telah diperlakukan
tidak adil, demikian Reuters. (Red)
Sumber;
ANTARA News
0 Komentar