300 orang TKI di Riyadh, Arab Saudi Disekap

Photo Fahira Idris

Radar Bharindo, Jakarta - "Terkait Penyekapan 300 orang TKI di Riyadh, Arab Saudi yang diduga menjadi korban Trafficking, Komite III DPD RI mendesak Pengesahan RUU PPILN untuk Mencegah & Mengatasi TKI Non Prosedural"

Selali lagi, Komite III DPD RI menyatakan keprihatinannya atas kasus yang menimpa terhadap 300 warga Negara Indonesia yang disekap dan diduga sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Riyadh Arab Saudi.

Komite III DPD RI menyatakan bahwa terlepas dari fakta sebagaimana yang dilansir oleh Kementerian Luar Negeri RI bahwa ke 300 WNI tersebut merupakan TKI non prosedural yang tidak tercatat dan terdata pada otoritas yang berwenang menyelenggarakan penempatan TKI di luar negeri, namun Komite III DPD RI berpandangan dan mendesak kepada Kementerian Luar Negeri untuk melakukan berbagai upaya penanganan dan penyelamatan terhadap ke 300 WNI tersebut. 

Negara harus tetap hadir memberikan perlindungan dan rasa aman pada setiap warga negaranya dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu Komite III DPD RI mengapresiasi dan mendukung setiap langkah Kementerian Luar Negeri dalam upaya penanganan dan penyelamatannya.

Komite III DPD RI juga berpandangan bahwa kasus-kasus seperti ini, penempatan TKI non prosedural sudah terlalu sering dan selalu memakan korban. Hal ini pada satu sisi mengindikasikan kurangnya pemahaman calon TKI atas pentingnya ketaataan terhadap prosedur dan/atau hukum yang berlaku.

Namun pada sisi yang lain juga mengindikasikan lemahnya pengawasan atas penegakan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan terhadap kedua poin tersebut, sesungguhnya telah diupayakan untuk dilengkapi dan disempunakan oleh Komite III pada RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang merupakan usul inisiatif DPD RI dan telah dsampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan.

Fakta tentang belum selesainya pembahasan atas RUU PPILN di DPR hingga saat ini mengingat adanya beberapa isu krusial yang belum selesai dibahas antara DPR RI dan pemerintah harus segera difinalkan. Dalam pandangan Komite III semakin lama pengesahan RUU dimaksud akan memperlambat upaya negara untuk menangani persolan TKI non prosedural secara komprehensif dari hulu ke hilir.

Kejadian ini harus menjadi kasus terakhir yang menimpa WNI. Terlebih dengan adanya komitmen dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pasca terbitnya SE perihal Pencegahan TKI non Prosedural yang ditetapkan Februari 2017 lalu yang menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan berbagai tindakan preventif mencegahan TKI non Prosedural melalui penelitian dan pemeriksaan yang ketat terhadap persyaratan pada saat pembuatan paspor.

Sebagai representasi daerah, Komite III DPD RI juga mendesak pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersama dengan intansi terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam tahapan pra penempatan TKI berupa pendataan calon TKI, pemenuhan persyaratan dan perizinan calon TKI.

Terhadap pemerintahan d tingkat desa Komite III DPD mengharapkan kiranya setiap desa di seluruh Indonesia dapat memaksimalkan penggunaan dana desa bagi embentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk kemandirian desa dalam penciptaan lapangan kerja untuk menyerap potensi sumber daya manusia desa.

Adapun terhadap pemerintah pusat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sangat diharapkan untuk memperluas cakupan wilayah dan target pelaksanaan program DESBUMI. (Fah,Red)

Sumber: Senator DKI Jakarta Waketu Komisi III DPR RI