HEADER Iklan tEST

Kisruh Sidang Paripurna DPD, “Eyang-Eyang KU Kelakuan Seperti Bocah dan Preman Jalanan”

Kisruh Sidang DPD 3 April 2017


                                          Kisruh Sidang DPD 11 April 2016

Radar Bharindo, Jakarta - Kisruh sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang belum lama ini terjadi tak pelak jadi sorotan publik, bagaimana tidak, mereka para wakil rakyat/daerah yang seharusnya menjadi panutan dimata yang diwakilinya/rakyat, ini malah memberikan contoh yang sangat tidak terpuji : Berkata kasar, bersikap kasar bahkan cenderung adu jotos kaya tawuran anak sekolahan.
Berikut salahsatu tulisan/opini publik yang menarik untuk disajikan oleh redaksi.

Tua itu pasti, namun dewasa adalah pilihan“ 

BY RAHMATIKA
Saya sejujurnya nggak tahu Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia itu fungsinya apa. Yang saya tahu DPD itu kalau zaman Orde Baru mungkin mirip dengan Utusan Golongan. Tokoh DPD RI yang saya tahu juga cuma Fahira Idris (karena kultwitnya yang suka fenomenal), GKR Hemas (yang ternyata pimpinan DPD RI), serta Ketua DPD RI yang beberapa bulan lalu tersangkut OTT KPK kasus gula, Irman Gusman. Tugas dan sepak terjang serta manfaat DPD RI bagi bangsa dan negara ini sama sekali saya nggak ngerti.

Bukankah seharusnya kalau cuma mewakili daerah maka anggota DPR itu sudah cukup ya? Kan masing-masing sudah punya Daerah Pemilihan.

Tapi pada akhirnya saya kepo juga sih untuk tahu wewenang DPD RI itu meliputi bidang apa saja. Berdasarkan website resmi DPD RI maka tugas mereka adalah :

Fungsi, Tugas & Wewenang : Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini :

Fungsi Legislasi, Tugas dan wewenang: Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, Ikut membahas RUU. Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Fungsi Pertimbangan : Memberikan pertimbangan kepada DPR

Fungsi Pengawasan : Tugas dan wewenang: Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK. Bidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak, pendidikan, dan agama.

Saya nggak akan bahas soal apa dan bagaimana DPD RI menjalankan fungsinya, saya juga nggak akan bahas Fahira Idris, apalagi kasusnya Irman Gusman. Yang mau saya bahas adalah kisruhnya sidang paripurna DPD RI pada Senin, 3 April 2017, pukul 14.15.

Barusan saya lihat di berita-berita televisi bagaimana kisruh itu sampai ada anggota yang teriak-teriak, saling dorong, sampai melompati anggota lainnya. Ini pejabat atau anak STM tawuran sih ?

Mohon maaf ya Bapak Ibu Anggota DPD RI, dalam imajinasi saya yang namanya pejabat negara itu identik dengan berpendidikan dan banyak uangnya alias kaya raya.

Nah orang kaya dan orang berpendidikan itu biasanya (ekspektasi jelata seperti saya) kelakuannya juga Elegan. Sopan, Santun, Lembut, apapun langkahnya Matang dan Terarah.
Lah ini kok malah keliatan kampungan sekali ?
Bukankah dalam sidang itu sudah diatur ya tata tertibnya ?
Bagaimana jika ada keberatan, mau menyampaikan usulan, bahkan berdebat sekalipun.
Dan mirisnya ini Bapak Ibu yang tertangkap di video juga sudah banyak yang rambutnya beruban dan usianya jelas tak muda lagi lho.
Apakah ini bukti pameo “tua itu pasti, namun dewasa adalah pilihan“ ?

Apalagi menurut berita, persoalannya sepele yakni soal siapa yang memimpin sidang.
Agenda yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPD RI menyebutkan paripurna hari ini hanya mendengarkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi terhadap Tata Tertib (Tatib) DPD. Tidak ada agenda pemilihan ketua baru dalam agenda yang dikeluarkan. Ya Allah Ya Tuhan Kami, tidak malukah Bapak Ibu pejabat yang terhormat itu kisruh karena hal sesepele ini ? Mungkin baiknya kembali lagi ke bangku sekolah. Anak sekolah saja bisa bermusyawarah dengan tertib. Atau bergabung saja dengan rapat warga di Balai Desa yang saya yakin pesertanya jauh lebih beradab dari pejabat-pejabat sekalian.
Ternyata oh ternyata pula, tidak cuma sekali ini saja sidang DPD kisruh.

Pada 18 Maret 2016 juga risuh karena pimpinan merasa dipaksa menandatangani draft tata tertib.

Pada 11 April 2016 pun sidang DPD ricuh lagi bahkan salah satu anggota asal Maluku Utara, Basri Salama, diamankan oleh petugas karena memaksa menuju podium menyampaikan mosi tak percaya pada pimpinan. Padahal saat itu mereka hendak menyampaikan hasil reses.

Kalau mau ditelusuri lagi kebanyakan masalah DPD RI dari dulu hingga sekarang bersumber dari adanya dua kubu, yang menginginkan masa jabatan pimpinan selama dua setengah tahun dan kubu satunya lagi yang tetap ingin masa jabatan pimpinan selama lima tahun. Oalah Gusti, penyebabnya cuma eker-ekeran jabatan to ? Mungkin ada sebagian yang ingin pendek saja biar banyak yang merasakan kursi jabatan dan ada sebagian yang tak mau turun dari singgasananya. Memanglah tahta adalah salah satu sumber rusaknya attitude dan logika seseorang.

Entahlah itu anggota DPD mungkin perlu dipanggilkan ahli dari sekolah kepribadian biar tidak rusuh kelakuannya, minta dirukyah biar tidak gampang emosional dan membuat onar saat sidang, atau lebih baik jika DPD RI dibubarkan saja ?


Demikian ulasan dari sekian pemerhati para petinggi yang mengatasnamakan wakil rakyat, seperti yang dilansir SEWORD. (Red)

Posting Komentar

0 Komentar