HEADER Iklan tEST

KPK Minta Kepala Daerah Pantau Dana Desa

Dana Desa Tahun 2017 "Fokus pada Pengembangan dan Perekonomian Desa"
Radar Bharindo, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan meminta gubernur dan para bupati serta wali kota mengawasi secara ketat penggunaan Dana Desa (DD) dan anggaran pendidikan. Dana itu tidak boleh jadi bahan bancakan.

"Pemerintah Daerah harus megawasi ketat penggunaan Dana Desa dan Anggaran Pendidikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan," kata Basaria di sela peluncuran sistem pelayanan online Pemprov Sulteng di Gedung Pogombo, Setdaprov Sulteng, Kamis 13 April 2017.

Menurut dia, kucuran anggaran Dana Desa dan sektor pendidikan sangat besar sehingga patut diawasi keberlangsungannya. Dengan begitu, penggunaannya tepat sasaran.

Dia menjelaskan, pemerintah menyuplai anggaran untuk kepentingan pembangunan desa sekitar Rp 800 miliar per tahun. Nilai tersebut cukup besar untuk pengembangan suatu wilayah.

Laporkan bila ditemukan penyimpangan Dana Desa
"Tolong Dana Desa ini dikawal dengan baik, sebagai salah satu program nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun dari timur Indonesia," jelas dia.

Dinas pendidikan sebagai leading sector penyelenggara pendidikan harus berhati-hati mengelola dana tersebut. Sektor pendidikan, papar Basaria, mendapat atensi khusus yang menjadi salah satu program prioritas KPK.

"Anggaran yang paling banyak dikucurkan pemerintah saat ini adalah di bidang pendidikan. Dan yang paling banyak pejabat ditangkap aparat kepolisian, kejaksaan maupun KPK dewasa ini adalah dari dinas pendidikan, selain juga di dinas pekerjaan umum," ungkapnya.


Basaria menjelaskan, Tim Koordinasi Supervisi (Koorsup) KPK sudah ditempatkan di daerah. Mereka akan membuat program dan rencana aksi jika instansi sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan uang negara. (Dick,Red)

Posting Komentar

0 Komentar