HEADER Iklan tEST

Pilkada Dinodai Politik Sembako, Ini Kesaksian Bos Beras Cipinang

Tim pemenangan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki-Djarot berada di sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang sembako di kompleks DPR RI D4/323, 17 April 2017. TEMPO/Irsyan
Radar Bharindo, Jakarta - Sinyalemen bahwa pilkada DKI 2017 dinodai dengan politik sembako semakin menguat setelah Badan Pengawas Pemilu menemukan indikasi politik uang oleh tim pasangan inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan lawan mereka, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno, disebutkan melakukan kampanye hitam.

Hasil investigasi Koran Tempo mendapati bos beras dari Pasar Cipinang, yang mengaku menerima pesanan beras berton-ton dari politikus PDI Perjuangan. Diduga, ada juga pesanan berton-ton beras dari petinggi Partai Persatuan Pembangunan.

Pengawas menerima laporan setidaknya dari tujuh tempat penyimpanan bahan pokok milik tim pasangan nomor urut dua yang hendak dibagikan ke pemilih sejak Ahad pekan lalu. Dua lokasi di Jakarta Selatan, dua di Jakarta Barat, dan masing-masing satu di Jakarta Utara, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu. "Akan kami klarifikasi lebih lanjut," ujar Mimah Susanti, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Basuki mengklaim, sejak dulu, dia menolak politik uang dalam pilkada ataupun pesta demokrasi lain. Karena itu, ia menyatakan tidak terlibat kegiatan tersebut. "Saya paling enggak suka bagi-bagi sembako," katanya di Monumen Nasional. Ia meminta masyarakat melapor ke polisi atau pengawas pemilu bila menemukan kegiatan dilakukan timnya.

Tempo mengecek ke sejumlah tempat yang disebut sebagai penyimpanan bahan pokok, di antaranya satu rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Penghuni rumah di Blok D IV-323, Kalibata, Jakarta Selatan itu, diduga anggota Fraksi PDIP, partai pengusung Basuki-Djarot. Tumpukan mi instan, gula pasir kemasan, dan berkarung-karung beras terlihat di dalam rumah itu.

Teguh, yang mengaku sebagai kader partai dari Banyumas, Jawa Tengah, mengatakan bertanggung jawab menjaga rumah itu. Menurut dia, distribusi bahan pokok diatur orang lain, yang juga berasal dari Jawa Tengah. Sayangnya, nomor petugas distribusi itu tak bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi.

Jejak politik sembako yang merusak demokrasi itu tercatat dari pesanan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Pedagang beras, Billy Haryanto—lebih dikenal dengan panggilan Billy Beras—mengatakan menerima pesanan berton-ton dari anggota Fraksi PDIP di DPR, Aria Bima. Billy merinci catatan pemesanan senilai Rp 500 juta lebih, yang menurutnya belum dibayar.
Bahan pokok lalu dibagikan ke berbagai wilayah, terutama Jakarta Timur dan Selatan, yang pada putaran pertama dimenangi Anies-Sandi.

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Aria mengakui pernah meminta beras ke Billy. Namun, kata dia, permintaannya tak dipenuhi pedagang beras asal Sragen, Jawa Tengah itu. Ia menyebutkan Billy adalah pendukung Anies karena "Ahok merusak distribusi di Cipinang".

Masifnya praktik bagi-bagi sembako dalam pilkada DKI 2017, menurut mantan pemimpin KPK, Bambang Widjojanto, mencederai demokrasi. Politik uang dan bagi-bagi sembako ini terjadi sangat masif, sistematik, dan terstruktur di seantero Jakarta. Politik uang dan bagi-bagi sembako itu bagian dari sikap perilaku koruptif. Pasti setelah itu korupsi, kolusi, kolusif, dan nepotistik," katanya.

Mantan Pemimpin KPK Bambang Widjojanto

Juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, mengklaim juga memiliki beberapa bukti foto yang membuktikan dugaan kecurangan tim sukses pasangan calon nomor urut 3 pilkada DKI , Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Menurut Raja, beberapa foto tersebut memperlihatkan penjualan sembako murah yang dilakukan tim lawan.


Bambang Widjojanto dan KPUD DKI Jakarta

“Sebagian sudah dilaporkan. Bukti sementara foto,” kata Raja, Senin, 17 April 2017. Namun, tudingan itu dibantah oleh Pandji Pragiwaksono, juru bicara Anies-Sandi, "Yang dituduhkan itu terjadi pada 2016," kata Pandji. (Tmp,Red)



Sumber: Tempo

Posting Komentar

0 Komentar