HEADER Iklan tEST

Debt Collector Ambil Kendaraan, Artinya Perampokan

Leasing yang tidak memiliki sertifikat dari kantor pendaftaran fidusia, tidak berhak melaporkan konsumennya kepada pihak kepolisian, karena polisi pun tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak leasing. Ketentuan ini diatur di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Radar Bharindo, - BAGI para pemilik kendaran bermotor yang masih memiliki sangkutan dengan lembaga pembiayaan alias kredit, jangan pernah menyerahkan kendaraannya kepada para debt collector. Penarikan secara paksa kendaraan bermotor oleh debt collector bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan tidak diperbolehkan.

Untuk menarik kendaraan bermotor, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.

Penyitaan hanya boleh dilakukan oleh pihak pengadilan. Dengan peraturan fidusia tersebut, pihak leasing atau kreditur tidak boleh menarik paksa melalui jasa debt collector.

Setelah dilakukan penyitaan oleh pihak pengadilan, maka pengadilan akan menetapkan denda atas kekurangan pembiayaan kredit motor tersebut.

Bagi debt collector yang mengambil paksa kendaraan bermotor di jalan, dapat dijerat Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan alias perampokan, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.

Secara prinsip, ada beberapa substansi pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2012 yang nuansanya memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu:

Pertama, perusahaan pembiayaan (leasing) yang mebiayai konsumen membeli kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia (kepercayaan), wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia.

Kedua, kewajiban tersebut juga berlaku pada leasing yang menggunakan prinsip syariah, pembiayaan penerusan (channeling), atau pembiayaan bersama (joint financing).

Ketiga, leasing wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Keempat, leasing dilarang menarik kendaraan bermotor, jika kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Kelima, penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur di dalam UU Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Ketentuan lain, jika leasing melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Larangan penarikan kendaraan bermotor dari konsumen itu jelas dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012. Larangan itu berlaku jika kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada leasing.



Leasing yang tidak memiliki sertifikat dari kantor pendaftaran fidusia, tidak berhak melaporkan konsumennya kepada pihak kepolisian, karena polisi pun tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak leasing. Ketentuan ini diatur di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Red)

Posting Komentar

0 Komentar