HEADER Iklan tEST

Jika Empat Peraturan ini Ditegakkan ; “Tidak Sedikit Pelaku Usaha Finance/Leasing Bisa Terjerat Pidana dan Ditutup Badan Usahanya”

Gb ilustrasi Radar bharindo
‘’Penyalahgunaan kesempatan (Abuse of chance) oleh perusahaan leasing setara dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat Negara, alias pelanggaran Hukum yang harus di kenakan sanksi Hukum ‘’
(Prof.Dr.Bernadette /Universitas Parahyangan Bandung)

Radar Bharindo, Karawang - ’’Maraknya keluhan masyarakat selaku Debitur/Konsumen akibat perlakuan kesewenag-wenangan dari perlakuan kreditur/leasing/finance dalam hal penyelesaian kredit macet, sehingga terjadi pengambilan paksa/perampasan kendaraan yang dilakukan pihak leasing dengan menggunakan tangan-tangan debt collector.
Ada empat peraturan yang harus di pahami secara bersama di mulai dengan UU No.42 Thn 1999 tentang jaminan Fidusia, UU Konsumen No.8 Thn 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Kapolri No.8 Thn 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pengamanan pelaksanaan eksekusi  jaminan Fidusia, dan Permenkeu  No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan Fidusia.

Baca Juga :




Gb ilustrasi Radar Bharindo
Ketua LPKSM Lingkar,Edi Junaedi saat dimintai pendapatnya oleh Radar Bharindo (4/5), menjelaskan ; Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 5 di tegaskan, bahwa setiap pembebanan benda dengan jaminan Fidusia harus di buat dengan akta Notaris dan merupakan akta Jamainan Fidusia.

’’Jadi jelasnya syarat akta Notaris di buat dan di bacakan Notaris di hadapan para pihak yaitu konsumen dan lembaga pembiayaan tersebut kemudian di daftarkan ke kantor Fidusia untuk di terbitkan sertifikat Jaminan Fidusia,’’.

Tapi kenyataannya pada praktek di lapangan, banyak perusahaan leasing yang tidak membuat perjanjian fidusia secara Notariat dan hanya di bawah tangan, padahal pendaftaran fidusia tersebut diwajibkan bagi lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing.
’’berdasarkan Undang-Undang jaminan Fidusia (UUJF) pasal 1, apabila transaksi tidak di aktakan dan di daftarkan maka secara hokum, perjanjian jaminan Fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai perjanjian hutang piutang secara umum. Sehingga tidak memiliki kewenangan eksekusi  terhadap jaminan fidusia milik konsumen,’’ tambahnya.

Edy yang juga anggota BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Karwang mengatakan perusahaan leasing pada hakikatnya tidak berhak menyita kendaraan dari orang yang menunggak dan atau tidak membayar cicilan dengan alasan telah terjadi kontrak. Sebab dalam Hukum Indonesia yang berhak melakukan penyitaan adalah pengadilan.

Menurutnya, kondisi demikian sangat tidak adil serta merugikan konsumen  atau debitur. Edy berasumsi  kendaraan yang di kredit debitur itu adalah 100% milik konsumen sebagaimana di buktikan BPKB atas nama konsumen sendiri, sehingga jika di runut kembali, maka pembelian telah lunas 100% terhadap dealer ataupun showroom, sementara terkait dengan kekurangan bayar, konsumen berhutang kepada pihak Finance.

’’Sesuai UU PK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) pasal 18 di jelaskan bahwa lembaga pembiayaan di larang mencantumkan klausal yang memberikan kuasa dari konsumen kepada lembaga pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termaksud pembebanan denda dan penyitaan objek Fidusia. Selain itu lembaga pembiayaan juga di larang menambahkan klausula baru tambahan, lanjutan yang di buat secara sepihak oleh pelaku,’’paparnya.

Apabila pihak perusahaan leasing menarik kendaraan maka telah terjadi “peradilan jalanan”, banyak pihak meminta perusahaan leasing mentaati aturan agar tidak terjadi perseteruan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian pihak konsumen maupun pihak leasing sesuai UUPK (undang-undang perlindungan Konsumen) yang harus di ketahui oleh konsumen maupun pelaku usaha.

Selain itu, UUJF (Undang-Undang Jaminan Fidusia) sebagai dasar Hukum perjanjian kredit jangan di terapkan secara parsial atau sebagian-sebagian yang hanya menguntungkan pihak leasing, namun memberatkan konsumen sama halnya dengan pendapat Prof.Dr.Bernadette dari universitas Parahyangan Bandung yang mengatakan ;

“Sesuai UUJF setiap pembebanan benda dengan jaminan Fidusia harus di buat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan  fidusia.
Perjanjian harus di buat oleh notaris serta di daftarkan kekementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan sertifikat Fidusia”.

’’Ada dua hal yang terjadi atas tidak dapat di buatkannya sertifikat fidusia, yaitu kreditur atau leasing tidak memilik kekuatan hukum untuk  melakukan penyitaan atas Fidusia yang di jaminkan dan tidak di daftarkannya perjanjian tersebut ke instansi berwenang berpotensi tidak masuknya PNBP bagi kas Negara,” ujar Prof. Bernadette.


Dikatakannya pihak pelaku usaha justru terkesan mengambil kesempatan dalam kesempitan atau dengan kata lain ; “Penyalahgunaan kesempatan (abuse of chance) oleh perusahan leasing yang setara dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat Negara alias pelanggaran hukum yang harus di kenakan sanksi hukum”.

Edy Berharap Ketimbang berdemontrasi dalam melawan peradilan jalanan (penarikan kendaraan-red) oleh eksekutor leasing, saatnya kini para ’’korban leasing’’ melakukan upaya hukum yang mungkin harus di lakukan secara action, pungkasnya.

Gb ilustrasi Radar Bharindo
Ditempat terpisah, Supriyono salah seorang dari Dewan Penasehat LSM-LASKAR NKRI (4/5/2017) berkomentar, dengan banyaknya kejadian ‘’peradilan jalanan” yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, khususnya di Kabupaten Karawang, maka dirinya meminta agar aparat hukum untuk dapat melakukan sidak kepada leasing/finance yang ada di kota Karawang dan menindak tegas leasing yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya indikasi perlawanan hukum.

Diakhir steatmennya Supriyono mengulangi ucapannya ; ’’Terkait dengan persoalan leasing/finance, ada empat peraturan yang harus di pahami secara bersama di mulai dengan UU No.42 Thn 1999 tentang jaminan Fidusia, UU Konsumen No.8 Thn 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan Kapolri No.8 Thn 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang pengamanan pelaksanaan eksekusi  jaminan fidusia, dan Permenkeu  No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia. terkait hal tersebut saya meminta kepada aparat hukum agar dapat menindak lanjuti untuk melakukan sidak kepada leasing/finance, jangan ada indikasi perlawanan hukum.’’tegasnya. (Zain,Pri,Red)

Posting Komentar

0 Komentar