Kadis PUPR dan DPRD ini Tawar-Menawar Suap Terkait Anggaran Rp 13 Miliar

Radar Bharindo – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan mengatakan, ada tawar-menawar suap terkait anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronik Negeri Surabaya) senilai Rp 13 miliar yang akan dialihkan menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.

Tawar-menawar harga suap tersebut terjadi antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Kadis PUPR) Mojokerto, Wiwiet Febryanto, dengan tiga pimpinan DPRD Mojokerto, yaitu Purnomo asal PDIP, Umar Faruq asal PAN, dan Abdullah Fanani asal PKB.

"Untuk tawar-menawar akhirnya diberikan fee kepada DPRD sebesar Rp 500 juta," kata Basaria Pandjaitan saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (17/6/2017).

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menerangkan, setelah adanya kesepakatan total komitmen fee terkait pengalihan anggaran senilai Rp 13 miliar tersebut, tiga pimpinan DPRD Mojokerto tersebut pun telah menerima fee awal sebesar Rp 150 juta dari Wiwiet Febryanto.

Sedangkan sisanya dari pelunasan total komitmen fee sebesar Rp 500 juta akan disetorkan oleh Wiwiet kepada tiga ‎pimpinan DPRD Mojokerto pada bulan ini melalui seorang perantara berinisial H. Sayangnya, tim satgas keburu menciduk empat orang tersebut dalam operasi tangkap tangan.

"Jadi pada tanggal 10 Juni sudah terealisasi pembayaran tahap pertama sekitar Rp 150 juta. Jadi pembayaran yang terjadi kemarin tanggal 16‎ Juni itu dan pembayaran kedua dari total komitmen sekitar Rp 500 juta," ungkap Febri.

Dari pembayaran kedua yang akan disetorkan Wiwiet melalui seorang perantara berinisial H kepada pimpinan DPRD Mojokerto, tim satgas berhasil menyita uang Rp 300 juta.

"‎Ditemukan Rp 300 juta di mobil perantara berinisial H," katanya.

Sebelumnya diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronik Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.

Baca Juga :

➢Miris !!! Ketua DPRD Asal PDIP ini Bisa Lebaran di Penjara KPK

➢News !!! Video Evakuasi Tabrakan Kapal Perang Amerika, 7 Marinir Hilang

Empat orang tersangka tersebut adalah ‎Ketua DPRD Kota Mojokerto asal PDIP, Purnomo‎, serta dua wakilnya, Umar Faruq dan Abdullah Fanani. Sementara satu tersangka lainnya adalah Kadis PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto.

Dua orang lainnya berinisial T dan H yang diduga sebagai perantara suap antara Wiwiet dengan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto, masih dilakukan pemeriksaan intensif sebagai saksi. "Terhadap T dan H saat ini masih berstatus sebagai saksi," ungkap Basaria.

Sebagai terduga pemberi suap, Wiwiet disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai terduga pihak penerima, tiga pimpinan DPRD Mojokerto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (erh,Red)

Sumber : OkezoneNews