 |
| Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Bupati-Bupati dan OPD-OPD daerah penyangga pangan DKI Jakarta, Rabu (5/7) |
Radar Bharindo, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
mendukung program Kementerian Pertanian (Kementan) dalam upaya menjamin pasokan
pangan di kawasan DKI Jakarta. Program tersebut dilakukan dengan menunjuk 10
kabupaten/kota di sekitar DKI Jakarta sebagai daerah penyangga kebutuhan
pangan. Jika program tersebut berhasil, Komite II DPD RI akan menerapkannya di
daerah yang kekurangan pangan.
Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung
selatan, Lampung Timur, Cianjur, Karawang, Purwakarta, dan Subang, akan menjadi 10 kabupaten/kota yang akan
difungsikan sebagai kantong-kantong daerah penyuplai kebutuhan pangan di ibu
kota.
Dalam rapat dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Bupati-Bupati
dan OPD-OPD daerah penyangga pangan DKI Jakarta hari Rabu (5/7), Ketua Komite
II Parlindungan Purba menilai pemenuhan kebutuhan pangan sangat penting untuk
diprioritaskan. Hal tersebut merupakan komponen dasar dalam mewujudkan sumber
daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Oleh karena itu dirinya
meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan di
seluruh daerah.
“Kami
mengapresiasi program dari Kementerian Pertanian ini, melalui program ini, DPD
RI berharap komoditas bahan pangan yang sering diimpor seperti beras, cabai,
bawang merah, bawang putih, tidak lagi diimpor di masa mendatang. Strategi ini
merupakan solusi agar harga dan pasokan pangan di Jakarta tetap stabil dan
terjaga. Jika berhasil, kami akan coba terapkan di daerah-daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Provinsi Gorontalo
Rahmijati Jahja juga mengapresiasi program dari Kementan tersebut. Dirinya
berpesan agar untuk menyukseskan hal tersebut, Kementan harus membuat regulasi
agar program tersebut dapat berjalan dan tidak merugikan kabupaten/kota yang
menyangga kebutuhan pangan DKI Jakarta.
“Program
ini perlu diorganisir dengan baik dan perlu adanya kebijakan pengetatan impor ke
ibukota agar kabupaten mempunyai akses pasar yang luas. Program ini juga
menarik untuk diduplikasi di daerah,” ucapnya.
Senada, Senator dari Banten Habib Ali Alwi menilai DKI
Jakarta dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program tersebut untuk diterapkan
di daerah kedepannya. “Sebagai anggota DPD kita harus memfasilitasi program
ini. Program ini merupakan program kebanggaan, jika ini berhasil yang lain juga
akan berhasil,” ucapnya.
Dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran
Sulaiman menjelaskan untuk mendukung program tersebut, dirinya membutuhkan
sekitar 200 ribu hektar lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di DKI
Jakarta. Sebagai tindak lanjut terlaksananya pemenuhan kebutuhan pangan
masyarakat Jakarta, pihaknya telah berkerja sama dengan kementerian dan lembaga
terkait lainnya.
“Untuk
Jakarta kita butuh 200 ribu hektar lahan, dan Kementerian Kehutanan sudah
setuju akan itu. Kita akan gunakan hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan.
Kedepannya kami akan mengintegrasikan dengan sapi,” ucap Amran.
Terkait keberhasilan program dari Kementerian Pertanian
tersebut, Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan berpesan agar pemerintah dapat
menggerakkan kelompok tani di setiap kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah
juga harus menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pertanian seperti pupuk
ataupun penyediaan bibit agar produksi pertanian dapat terus berjalan dan
mencukupi kebutuhan pangan di DKI Jakarta. (Red)
Sumber : Tempo
0 Komentar