HEADER Iklan tEST

Buruh Mogok Kerja, Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok Lumpuh

Aktivitas bongkar-muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 
Radar Bharindo, Jakarta ~ Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia, Jakarta International Container Terminal (JICT) yang menangani hampir 70 persen ekspor impor Jabodetabek lumpuh total. Hal itu terjadi akibat mogok pekerja yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB.

"95 persen atau lebih dari 650 pekerja melakukan aksi mogok di area lobi kantor JICT," ujar Sekjen Serikat Pekerja JICT M Firmansyah, Kamis (3/8/2017).

Firmansyah menjelaskan mogok diawali penutupan pelabuhan dan sweeping oleh Direksi JICT pada pukul 03.00 WIB dini hari tadi. "Padahal pekerja mulai mogok pada pukul 07.00 WIB," kata Firmansyah.

Firmansyah menceritakan sempat terjadi aksi adu mulut, karena Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok melarang karyawan melakukan absensi.
Padahal karyawan yang mogok harus absen sesuai ketentuan Undang-Undang. Serikat Pekerja menyayangkan aksi menghalang-halangi tersebut.
"Patut dipertanyakan apa kapasitas Otoritas Pelabuhan melarang pekerja absen," ungkap Firmansyah.

Firmansyah memaparkan mogok kerja dilakukan karena dampak dari Perpanjangan Kontrak JICT yang menurut BPK melanggar aturan. Uang sewa ilegal perpanjangan kontrak JICT yang telah dibayarkan sejak tahun 2015 telah berdampak terhadap pengurangan hak pekerja sebesar 42 persen.

"Padahal pendapatan JICT meningkat 4,6 persen tahun 2016 dan biaya overhead termasuk bonus tantiem Direksi serta komisaris meningkat 18 persen," kata Firmansyah.

Firmansyah menambahkan pendapatan tahunan JICT sebesar Rp 3,5-4 triliun diduga menjadi incaran investor asing untuk memperpanjang JICT dan melakukan politiasi gaji pekerja.

Kerugian akibat mogok kerja JICT yang rencananya dilakukan mulai 3-10 Agustus 2017 mencapai ratusan miliar rupiah. Bahkan direksi bersedia mengganti rugi yang diakibatkan mogok kepada pengguna jasa JICT.

"Pertanyaannya kenapa Direksi lebih memilih mengambil langkah dengan risiko opportunity loss yang jauh lebih besar dibanding memenuhi hak pekerja sesuai aturan," ujar Firmansyah. (Tri,Red)


Sumber : Tribun

Posting Komentar

0 Komentar