HEADER Iklan tEST

KPK Beri Wejangan Para Kades, “Cegah Korupsi Pengelolaan Dana Desa”

KPK Beri Wejangan pada Para Kades soal Pengelolaan Dana Desa. (Photo o
Radar Bharindo, Jakarta ~ Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengingatkan kepada para Kepala Desa (Kades) untuk mengawal program pemerintah dana desa dengan baik. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program dana desa cukup besar yakni sekira Rp 60 triliun untuk tahun 2017.

Hal itu diungkapkan Syarief di hadapan puluhan Kades dan lurah dalam rangka Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Jakarta. Dimana, pada hari ini, para Kades dan Lurah tersebut mengunjungi markas antirasuah untuk berdiskusi tentang pengelolaan dana desa.


"Saya berharap karena bapak dan ibu yang datang ke sini adalah berprestasi. Dikasih uang seberapa pun bisa dimanfaatkan untuk kebajikan dan kemaslahatan warga desa," kata Syarief di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017).

Selain itu, Syarief juga memberikan beberapa pesan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi atas pengelolaan dana desa kepada para Kades dan Lurah. Menurut Syarief, ada enam poin yang dapat dilakukan para Kades dan Lurah untuk mencegah korupsi dana desa.

"Pertama, pengadaan barang dan jasa fiktif, misalnya pengelolaan jamban (tempat buang air) untuk keluarga, tapi uangnya dipakai untuk yang lain," jelas Syarief.

Kemudian juga, pencegahan adanya penggelembungan dana atau mark up anggaran dalam sebuah proyek pengadaan yang berkaitan dengan program pemerintah. Menurut Syarief, seharusnya hal itu dapat dicegah oleh para Kades dan Lurah.

"Yang ketiga, (karena para Kades) tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Kemudian juga, penyelewangan dana desa untuk kepentingan pribadi," paparnya.

Terakhir, yang penting diperhatikan oleh para Kades yakni juga dalam bidang pengawasan. Kata Syarief, lemahnya pengawasan dari aparatur desa dapat menjadi pintu masuk penyelewangan dana desa oleh oknum yang nakal.

"Misal, ada juga penggelapan honor aparat desa, seharusnya dia (pekerja honorer) dapat honor Rp 200 ribu, tapi dipotong Rp15 ribu, atau ga dikasih sama sekali," imbuhnya.

Senada dengan Syarief, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemdagri) Eko Pasetyanto, juga menyatakan hal yang sama.

Menurut Eko, para Kades dan Lurah yang datang ke lembaga antirasuah tersebut merupakan para pemenang lomba desa yang terpilih karena berintegritas. Oleh karenanya, perlu pendampingan serta pembelajaran dari KPK untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih bersih.

"Mereka diajak ke sini disamping menimba ilmu, langsung bertemu pimpinan KPK, beliau-beliau bisa mengetahui sebenarnya sejauh apa yg disebut gratifikasi dan lain sebagainya," terangnya.

Lebih lanjut, kata Eko, pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting pasanya anggaran dana desa pada tahun mendatang akan naik dua kali lipat. Oleh karenanya, besar kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran dana desa tersebut bila tidak diawasi dengan baik.

"Karena itu kami juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan penegak hukum seperti KPK ini. (Kerja sama dan koordinasi) dengan teman-teman dari Kementerian Desa, Bappenas, Kemko PMK, Kemkeu dan lain sebagainya," pungkasnya. (Ozc,Red)


Sumber : Okezone.com

Posting Komentar

0 Komentar