BPKAD Bantah Status “Kepemilikan Siluman” Tanah RS Paru-paru Jatisari

Kabid Aset Daerah BPKAD Karawang saat diwawancarai wartawan Radar Bharindo, Senin 4/8 (Photo Adk Radar Bharindo)

Radar Bharindo, Karawang ~ Feri selaku Kepala Bidang Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, membantah soal “kepemilikan siluman” status tanah untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Paru-paru di Kecamatan Jatisari.

Berdasarkan penelusuran Radar Bharindo, sebelumnya sempat tersiar kabar jika pembelian tanah yang sumber keuangannya dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCT) sejak 2010 oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) tersebut bukan atas nama pemkab, melainkan atas nama pribadi seseorang.

Namun saat dikonfirmasi di kantornya, Feri langsung membantah isu miring tersebut. Kepada Radar Bharindo, Feri menjelaskan, jika pembelian tanah untuk bangunan Rumah Sakit Paru-paru di Jatisari pada tahun 2014 tersebut seluas 22.843 meter/persegi. Yaitu dengan nilai Rp. 5.676.485.500, rupiah. Dengan hak milik sertifikat, tanah tersebut dibeli atas nama lembaga Dinkes.

“Tanah tersebut sudah jadi sertifikat. Tapi memang belum dibaliknamakan atas nama pemkab, sekarang masih dalam proses. Yang belinya atas nama Dinkes. Yang jelas itu aset pemda,” tutur Feri, Senin (4/9).

Dijelaskan Feri, setelah melalui tahap pengajuan dari Dinkes, pembelian tanah untuk rencana pembangunan RS Paru-paru ini langsung melalui proses Penetapan Lokasi (Penlok). Kemudian disosialisasikan kepada masyarakat terkait apakah mendapatkan penolakan atau tidaknya di dalam rencana pembangunan RS Paru-paru ini.

“Setelah warga setuju, kemudian turun tim appraisal untuk penilaian harga. Dan harga yang akan dibayarkan tidak boleh lebih dari harga yang sudah ditetapkan tim appraisal. Setelah melalui tahap tawar menawar, terjadilah transaksi. Yang pasti itu tanah statusnya milik pemda, bukan atas nama pribadi,” kata Feri.

Wartawan Radar Bharindo Saat mendokumentasikan data pembelian aset tanah

 untuk pembangunan RS Paru-paru di Jatisari, Senin 4/8 (Photo Adk Radar Bharindo)

Untuk diketahui, sebelumnya sempat ramai diberitakan jika praktisi hukum Karawang, Asep Agustian SH, MH, sempat mempersoalkan DBHCT senilai Rp 120 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Paru-paru di Jatisari. Salah seorang pengacara ternama di Karawang ini menduga adanya persoalan dalam pengelolaan DBHCT sejak 2012 tersebut.

Pasalnya sampai 2017, rencana pembangunan RS Paru-paru di Jatisari sendiri tak kunjung bisa direalisasikan. Terlebih ditegaskan Asep, persoalan DBHCT senilai Rp 120 miliar ini sempat disorot dan diselidiki persoalannya oleh Kejaksaan Negeri Karawang sejak 2016.

Saat ditemui di kediamannya, Asep Agustian mengatakan, sampai saat ini ia mengaku terus mempertanyakan kepada Kejaksaan Karawang terkait penanganan soal DBHCT tersebut. Menurutnya, penanganan suatu kasus hukum tentu harus bersifat transparan.

“Sampai saat ini publik Karawang masih mempertanyakan penanganan DBHCT oleh Kejaksaan Karawang. Persoalan DBHCT ini sudah lama dipersoalkan. Karena kalau dananya sudah ada, mengapa rencana pembangunan RS Paru-paru tak kunjung bisa direalisasikan. Makanya saya minta kejaksaan menjelaskan sampai sejauh mana penanganan DBHCT ini,” pungkas Asep Agustian. (Adk,RBI 248)