HEADER Iklan tEST

LMP dan AMIB “Gelar Istigosah Untuk Oknum Jaksa Nakal Agar Bertobat”

Aksi masa dari AMIB dan LMP saat menggelar orasi didepan Kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Rabu 20/09/17 (Photo: Adk)
Radar Bharindo, Karawang  ~ Menyikapi persoalan adanya dugaan oknum jaksa nakal yang sering bermain proyek di beberapa dinas Pemkab Karawang, Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB) dan Laskar Merah Putih (LMP) Karawang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Rabu (20/9).

Berdasarkan pantauan Radar Bharindo di lokasi, masa aksi demonstrasi tidak hanya melakukan orasi. Melainkan juga melakukan istighosah, pembacaan sholawat, serta yasinan untuk mendoakan oknum jaksa nakal agar segera "bertobat".

Masa aksi saat membacakan Surah Yasin, didepan Kantor Kejari Karawang. Dipimpin Abah Wandi Siroj selaku Ketua LMP Karawang dan Yayan Sopian Pembina AMIB. (Photo : Adk)
Dengan cara membentangkan beberapa spanduk dan baligho berisi kalimat sindiran, masa aksi juga menuntut agar kinerja kejaksaan tidak "melehoy" ataupun lelet dalam setiap penanganan dugaan kasus korupsi di Karawang.

"Sudah hampir satu tahun, tapi belum ada satupun produk hukum yang dihasilkan kejaksaan. Dan beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani, tidak ada yang naik sampai pengadilan," tutur Pembina AMIB Karawang, Yayan Sopian, saat menyampaikan orasinya.

Sementara saat beraudiensi di aula kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Kajari Karawang Sukardi menyampaikan terkait beberapa alasan mengapa selama ini pihaknya tidak pernah mau langsung melakukan penyelidikan untuk dugaan kasus korupsi yang sempat dilaporkan aktivis Karawang maupun informasi pemberitaan melalui media masa.

"Usulan presiden sekarang itu harus lebih ke pencegahan, dari pada penindakan. Makanya kita selalu melakukan tindakan preventif ke dinas-dinas. Penanganan kasus di kejaksaan itu ada mekanismenya. Setiap ada laporan masuk ke kejaksaan, kita klarifikasi dulu," kata Kajari Sukardi, saat menjawab beberapa pertanyaan audiensi dari perwakilan masa aksi.

"Kita tidak ingin ada orang lempar batu sembunyi tangan. Jangan sampai kita mendzolimi orang tanpa adanya bukti kuat. Saya perintahkan dulu bawahan saya untuk cari data secara tertutup. Kalau data sudah ada, baru ditangani Kasi Intel. Kemudian dilakukan pemangilan beberapa orang yang bersangkutan," timpal Kajari.

Baca Juga :➢Soal : OTT DPMPTSP, DBHCT dan Proyek Pemda II, Ini Penjelasan dari Kajari Sukardi !!!

Adapun untuk persoalan transparansi penanganan dugaan kasus korupsi, Kajari menegaskan, jika sebenarnya kejaksaan bukan bermaksud tidak mau terlalu terbuka ke publik dalam setiap penanganan dugaan kasus hukum. Karena menurutnya, ada beberapa tahapan penyelidikan yang tidak mungkin langsung bisa diinformasikan ke publik. "Kasus yang sudah masuk penyelidikan, tidak boleh dikeluarkan atau digemborkan ke luar," katanya.

Termasuk penanganan kasus PDAM yang sedang dilakukan penyelidikan, Kajari mengaku penanganannya tidak mau disebut sebagai kasus pesanan. Karena menurutnya, penanganan kasus PDAM akan ia selidiki dari hulu ke hilir dengan cara memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan terlebih dahulu.


"Kita buka dulu persoalannya mulai dari administrasi sampai ke ujung, baru kami bisa menyimpulkan ada penyimpangan atau tidak, ada kerugian negara atau tidak. Akuntan yang membuat laporan keuangan PDAM dari 2010 kita panggil satu persatu. Kalau semuanya sudah kita periksa, baru kelihatan benang merahnya dimana. Kalau ada penyimpangan, ya kami tindak," pungkas Kajari. (Adk,RBI 248)

Posting Komentar

0 Komentar