HEADER Iklan tEST

Kadinkes Masih Bungkam ! “Fraksi Golkar Dorong Penanganan Kasus DBHCT oleh Kejaksaan”

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Karawang, Teddy Luthfiana. Inzet Ka.Dinkes Kab.Kaarawang, dr Yuska Yasin (Photo : Adk)
Radar Bharindo, Karawang`~ Saat ditanya dan dikonfirmasi soal pembangunan Rumah Sakit Paru-paru di Jatisari, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, dr. Yuska Yasin masih bungkam atau masih terkesan enggan untuk memberikan keterangan kepada Radar Bharindo.


Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Teddy Lutfiana mengatakan, di dalam rapat Badan Anggaran (Bangar) DPRD Karawang, pembangunan Rumah Sakit Paru-paru yang anggaranya diambil dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCT) tersebut memang sempat beberapa kali dipertanyakan.

Namun sayangnya, Teddy mengaku belum tahu secara lebih rinci mengenai persoalan pembangunan Rumah Sakit Paru-paru yang sumber anggaran masih ramai diperbincangkan publik tersebut. Terlebih, beberapa pengacara dan pengamat hukum di Karawang tengah memantau perkembangan kasus DBHCT oleh Kejaksaan Negeri Karawang.

"Tapi kalau memang ada persoalan hukum di dalam DBHCT, saya justru akan mendorong kejaksaan untuk menangani kasusnya, supaya persoalan DBHCT yang mengarah kepada permasalahan pembangunan Rumah Sakit Paru-paru ini secepatnya terang benderang. Agar isunya tidak selalu ramai diperbincangkan di media," ujar Teddy Lutfiana, kepada Radar Bharindo, Rabu (6/9).

Di tempat berbeda, Anggota Komisi D DPRD Karawang, Asep Saepudin justru terkesan kaget dan malah bertanya balik kepada Radar Bharindo soal penanganan kasus DBHCT Rp 120 miliar yang sebagian anggarannya diperuntukan bagi pembangunan Rumah Sakit Paru-paru ini. Karena menurutnya, pembangunan Rumah Sakit di Jatisari ini telah melibatkan konsultan terpercaya, serta melibatkan pendampingan dari kejaksaan langsung.

Dikatakan Asep, pembangunan Rumah Sakit Paru-paru di Jatisari ini memang dianggarkan Rp 156.500.000.000,-. Yaitu dengan progres pembangunan yang sudah menghabiskan anggaran sebesaar Rp 911.155.850,-.
Menurut Asep, sejak 2016 pembangunan rumah sakit ini terus mengalami progres. Yaitu dimana proses Amdal, DED, konsultan, manajemen konstruksi, sampai kepada gambar kontruksi bangunannya sudah pernah diekspos di dalam rapat Banggar.

"Sejak 2016, pembangunan Rumah Sakit Paru-paru ini sudah mengalami progres, tidak seperti di 2014 yang mandek. Pembangunan rumah sakit ini memang tidak bisa dikerjakan oleh Dinas PUPR, tapi langsung oleh Dinkes. Karena memang juklak dan juknisnya seperti itu," paparnya.

Ditambahkan Asep, pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Paru-paru ini harus sangat hati-hati dan teliti. Karena mengambil anggaranya dari DBHCT, sambung Asep, pelaksanaan pembangunannya tidak seperti pembangunan infrastruktur di dinas pada umumnya.

"Jangan sampai pelaksanaan pembangunannya bermasalah seperti pembangunan Rumah Sakit Paru-paru yang ada di Malang. Karena anggarannya dari DBHCT, maka harus sangat hati-hati. Makanya selain melibatkan konsultan, pelaksanaan pembangunan rumah sakit ini juga dipantau langsung oleh kejaksaan. Yang saya tahu ya seperti itu," pungkas Asep. (Adk, RBI 248,Red)

Posting Komentar

0 Komentar