Kecewa Lemahnya Penegakkan Hukum, AMIB dan LMP Berencana Gelar "Yasinan" di Kantor Kejari Karawang

Ketua AMIB Karawang, Dedy Haryono (kanan) dan Ketua LSM-LMP Karawang Abah Wandi Siroj (tengah), bersepakat untuk melakukan aksi moral ke Kejaksaan Negeri Karawang Rabu pekan depan. 15/09/17. (Photo : Adk,RBI)

Radar Bharindo, Karawang ~ Adanya dugaan oknum jaksa nakal yang sering bermain proyek di beberapa dinas, sebagian aktivis Karawang menilai jika penegakkan supremasi hukum di Kota Pangkal Perjuangan dianggap mulai "Melehoy" atau melemah.

Menyikapi persoalan ini, Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB) dan Laskar Merah Putih (LMP) Karawang berencana akan menggelar "aksi moral" dengan cara istighosah dan yasinan di depan kantor Kejaksaan Negeri Karawang. Rencananya, aksi ini akan digelar pada Rabu depan (20/9), dengan antisipasi 500 masa aksi.

Ketua DPC AMIB Karawang, Dedy Haryono mengatakan, ada beberapa  target output dari aksi moral yang akan digelar AMIB dan LMP ini. Pertama, memberikan dukungan moral kepada Kejaksaan Karawang dalam penegakkan supremasi hukum. Kedua, mempertanyakan kepada Kejaksaan terkait perkembangan beberapa kasus hukum yang sedang ditangani.

"Kita mendengar kabar ada beberapa oknum jaksa yang bermain proyek di beberapa dinas. Kalau kita sih tidak akan menuduh. Justru kita akan memberikan dukungan moral kepada Kejaksaan dengan cara membacakan sholawat dan yasinan. Karena kami pikir Karawang tidak butuh jaksa yang kinerjanya melehoy," tutur Dedy Haryono, kepada Radar Bharindo, saat menggelar rapat persiapan aksi dengan LMP, Jumat (15/9).

Sementara Ketua LMP Karawang, Abah Wandi Siroj menambahkan, dari dulu organisasinya memang konsen dalam penyikapan isu dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Karawang. Terlebih menurutnya, LMP dan AMIB pernah beberapa kali menyikapi persoalan dugaan KKN sampai dengan tingkat persidangan di pengadilan.

Ditambahkan Abah Wandi, beberapa dugaan KKN di Karawang juga sudah dan sedang melalui proses pelaporan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) oleh AMIB dan LMP. Karena sebagai lembaga kontrol sosial dan pemerintahan, ia berharap pembangunan Karawang selalu bersih dari praktek KKN yang dampaknya hanya akan merugikan masyarakat.

Disinggung soal kerjasama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Pemkab dan Kejaksaan, Abah Wandi berharap, agar TP4D tidak menjadikan salah satu alasan melemahnya penegakkan supremasi hukum di Karawang. Justru menurutnya, kehadiran TP4D harus menjadi landasan bagi eksekutif agar mampu menjalankan setiap program pemerintahan yang bebas dari praktek KKN.

Berita Terkait :

➢Usir Oknum Jaksa Nakal, Aktivis Susun Kekuatan untuk Gelar “Istighosah” di depan Kantor Kejari Karawang 

➢Sempat Dilaporkan ke Kejagung, Gedung Pemda 2 Karawang Terus Disorot Aktivis!

➢Soal DBHCHT, Asep Agustian : "Jangan Sampai KPK yang Turun Gunung"

➢Terindikasi Kerugian Negara, Kejaksaan Diminta Usut Proyek “Taman Goib” Disdikpora

"Tapi kalau TP4D sendiri malah melahirkan oknum-oknum jaksa nakal yang bermain proyek di beberapa dinas, justru kondisi seperti ini yang tidak pernah kita harapkan. Semoga dengan dukungan moral dari LMP dan AMIB ini, kejaksaan semakin fokus dalam beberapa penanganan

dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani," pungkas Abah Wandi.(Adk,RBI 248)