HEADER Iklan tEST

KPK !!! Ada Pola "Fee" 10 Persen dalam Kasus Korupsi Proyek Pemerintah

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti terkait penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Batu di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (17/9). Photo: Ant
KPK menetapkan tiga orang tersangka yang terjaring OTT di Batu, Jawa Timur yakni Walikota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setiawan dan Pengusaha Philip serta mengamankan Rp200 juta terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Pemkot Batu.
Radar Bharindo,Jakarta ~ Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif menyatakan, permintaan fee hampir 10 persen tampaknya menjadi norma umum pada proyek-proyek pemerintah.

Hal ini menjadi pesan khusus yang ingin disampaikan KPK dari terungkapnya serentetan kasus operasi yang didahului operasi tangkap tangan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.

"Kebanyakan memotong uang dari proyek itu rata-rata hampir 10 persen. Jadi 10 persen ini kelihatannya menjadi norma umum dari setiap anggaran pemerintah," kata Syarif, saat jumpa pers dalam dugaan suap Wali Kota Batu, di gedung KPK Kuningan, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Syarif menyatakan, hal itu sama seperti yang terjadi pada kasus suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Eddy yang tersandung kasus suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar, meminta jatah sekitar 10 persen dari nilai proyek. Sehingga Eddy menerima jatah Rp 500 juta.

"Jadi bisa kita membanyangkan bagaimana kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai," ujar Syarif. (Red)


Sumber :Kompas.com 

Posting Komentar

0 Komentar