HEADER Iklan tEST

PPTK DLHK, Mengakui Adanya “Proyek Siluman” TPA Jalupang

PPTK DLHK Karawang, Desire Aryanti saat diwawancarai wartawan Radar Bharindo
Radar Bharindo, Karawang ~ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Lungkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang mengakui, jika “proyek siluman” tanpa papan pekerjaan yang sedang dikerjakan di TPA Jalupang saat ini merupakan pekerjaan baru di luar proyek yang pernah dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya pada tahun 2015 lalu.

Baca : ``Proyek Siluman`` TPA Jalupang

Saat dikonfirmasi Radar Bharindo di ruangan kantornya, Senin (25/9), PPTK Desire Aryanti mengakui, jika pekerjaan senilai Rp 3,9 miliar tersebut benar adanya. Namun terkait nominal anggaran dan jenis pekerjaanya apa, Desire beralasan harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke bagian pengawasan.

“Iya bener itu yang baru (pekerjaan DLHK, red). Kalau nominalnya saya harus cek dulu ke bagian pengawasan,” tutur Desire Aryanti, yang terlihat gugup saat dimintai keterangan oleh Radar Bharindo.

Disinggung mengapa pekerjaan di TPA Jalupang tersebut tidak ada papan nama proyek, lagi-lagi Desire mengaku belum tahu pasti mengenai kondisi di lapangan. Tetapi diakuinya, setiap pekerjaan proyek memang diwajibkan mencantumkan papan nama proyek sebagai informasi untuk masyarakat.

“Soalnya harus ditanyain ke bagian pengawasnya. Kalau harus ada papan proyeknya, emang wajib kali. Tetap harus ditanya sama bagian pengawasannya. Tapi iya pemenangnya PT itu (PT. Mangala Jaya Utama,red),” singkatnya.

Sementara itu, Ketua Karangtaruna Kecamatan Kotabaru, Dian Nugraha menambahkan, sampai saat ini pengurus Karang Taruna setempat terus melakukan pengawasalan di TPA Jalupang.

Karena alasan ada kaitannya dengan dampak lingkungan, khususnya penyerapan air ke areal pertanian warga, Dian mengaku jika saat ini para pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) juga turut serta melakukan pengawasan.

“Kebetulan selain Ketua Karangtaruna Kecamatan Kota Baru, saya juga Ketua LPBI NU. Jadi kawan-kawan yang konsen terhadap lingkungan dan penanggulangan bencana juga ikut melakukan pengawasan. Takutnya di kemudian hari ada dampak lingkungan dari efek pengerjaan proyek ini,” katanya.

Untuk diketahui, beberapa pekerjan proyek di TPA Jalupang ini pernah bermasalah dengan hukum. Beberapa contohnya seperti pekerjaan turap di TPA Jalupang senilai Rp 25 miliar pada APBD 2015 lalu.
Bahkan kasus dugaan korupsinya pernah ditangani Polda Jawa Barat. Sehingga beberapa pihak seperti pejabat Dinas Cipta Karya Karawang dan pihak pemborong pernah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Alasan inilah yang masih menjadi sebuah pertanyaan para pengurus Karangtaruna Kecamatan Kotabaru, terkait mengapa ada proyek pekerjaan baru di TPA Jalupang dalam kondisi beberapa pekerjaan sebelumnya masih bermasalah dengan hukum. (Adk,RBI 248)

Posting Komentar

0 Komentar