“Proyek Siluman” TPA Jalupang, akan Dilaporkan Warga ke Polda Jawa Barat

Ketua LPBINU Karawang, Dian Nugraha sedang melakukan presentasi hasil investigasi proyek penataan TPAS Jalupang di kantor LBHNU Karawang.

Radar Bharindo, Karawang ~ Terindikasi adanya permainan LPSE dalam lelang proyek Penataan TPAS Jalupang senilai Rp 3,9 miliar, warga Kecamatan Kota Baru akan melaporkan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) “proyek siluman” TPAS Jalupang ke Polda Jawa Barat.

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Karawang, Dian Nugraha mengatakan, awalnya ia mengaku mendapatkan keluhan dari warga sekitar terkait dampak lingkungan atas pengerjaan proyek penataan TPAS Jalupang. Yaitu dari mulai keluhan serapan air ke areal pertanian warga sampai dengan jalan rusak.

Setelah melakukan investigasi ke lapangan dan isunya mulai ramai di media masa, pada Senin sore (25/9), Dian mengaku langsung dipanggil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang untuk diajak beraudiensi.

Baca :➢PPTK DLHK, Mengakui Adanya “Proyek Siluman” TPA Jalupang

Melalui audiensi ini, Dian mengaku tersinggung atas jawaban dari pejabat DLHK yang menurutnya terkesan menyudutkan dirinya sebagai “Kader Lingkungan“ DLHK yang sedang melakukan investigasi di lapangan dalam menyikapi keluhan masyarakat atas proyek penataan TPAS Jalupang.

“Tadinya saya berniat menerima keluhan masyarakat. Tapi pas dipanggil DLHK jawabannya malah seperti itu. Saya malah disindir dengan ungkapakan sarua jeung nyolokan bo’ol sorangan. Saya tidak tahu apa maksudnya. Dan atas ketersinggungan ini akhirnya saya memutuskan memberhentikan diri sebagai kader lingkungan. Orang niatnya baik, kok malah ditanggapi seperti itu,” tutur Dian Nugraha, saat ditemui di kantor LBHNU Karawang, Rabu (27/9).

Namun demikian, hasil audiensi dengan pejabat DLHK tersebut, Dian juga mengaku mendapatkan penjelasakan atau informasi lebih lanjut. Yaitu dimana di lokasi TPAS Jalupang saat ini sedang ada dua pengerjaan proyek. Pertama pengerjaan proyek penataan TPAS Jalupang yang nilainya Rp 3,9 miliar. Kedua, proyek pembuatan atap yang diperkirakan proyek Penunjukan Langsung (Juksung) yang tidak secara rinci dijelaskan pejabat DLHK.

Dari penjelasan pejabat DLHK tersebut, sambung Dian, ia mencurigai adanya dugaan permainan lelang LPSE. Pasalnya sesuai penjelasan pejabat DLHK, ketuk palu tender proyek penataan TPAS Jalupang sendiri dilakukan pada Jumat 22 September 2017. Sementara material bangunan proyek sudah dikirim pada Minggu 17 September 2017.

“Kalau penjelasan pejabat DLHK seperti itu, artinya kan ketika ketuk palu pemenang tender belum ditentukan, tetapi terindikasi sudah ada pemenang tender yang sudah ditentukan oleh oknum pejabat DLHK. Terlebih penjelasan lain, proyek juksung pembuatan atap itu katanya dikerjakan bulan Agustus, tapi material bangunannya dikirim berbarengan dengan proyek penataan TPAS Jalupang, yaitu bula September 2017. Dari penjelasan tersebut saya mengindikasi adanya dugaan permainan lelang tender proyek dan adanya keterlambatan pengerjaan proyek. Belum lagi proyeknya tidak ada papan pengumuman. Jadi wajar kalau media memberitakan kalau itu proyek siluman,” katanya.

Ditambahkan Dian, karena pengerjaan dua proyek di TPAS Jalupang tidak menggunakan papan pengumuman proyek dan terindikasi ada permainan tender proyek, akhirnya warga sekitar melalui LPBI meminta bantuan hukum ke LBHNU untuk melaporkan dugaan KKN-nya ke Polda Jawa Barat.

“Kita meminta backup laporan hukum ke LBHNU Karawang untuk membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Semua bukti investigasi lapangan dan bukti rekaman audiensi dengan pejabat DLHK sudah kita kumpulkan. Selanjutnya menyerahkan persoalan investigasi di lapangan ini ke LBHNU Karawang,” kata Dian.

Ketua LBHNU Karawang, Deden Yusuf Jamili SH mengatakan, atas persoalan proyek TPAS Jalupang ini pihaknya mengaku sudah menerima laporan dari warga melalui LPBINU. Selanjutnya, LBHNU akan mempersiapkan laporannya ke Polda Jawa Barat.

Dari data presentasi Ketua LPBINU, Deden mengakui adanya dugaan permainan lelang tender proyek penataan TPAS Jalupang. Terlebih ditegaskan Deden, beberapa proyek TPAS Jalupang sebelumnya memang diketahui belum inkrah kasus hukumnya di Polda Jawa Barat.

“Yang saya tahu kasus hukum proyek TPAS Jalupang sebelumnya juga belum inkrah. Ini kok ada pengerjaan proyek lain. Nanti kita akan kumpulkan datanya dulu, kemudian melakukan kajian hukum di LBHNU. Kalau kajian hukumnya sudah final, baru kita akan membuat laporan ke Polda Jawa Barat,” pungkas Deden. (Adk, RBI 248)