HEADER Iklan tEST

Sempat Dilaporkan ke Kejagung, Gedung Pemda 2 Karawang Terus Disorot Aktivis!

Salahseorang Jurnalis Radar BI sedang mengabadikan Mega Proyek Pemda 2 Kab.Karawang (Photo Adk)
Radar Bharindo, Karawang ~ Sempat dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Nomor pelaporan : 321/LP/VIII/17, pada Agustus 2017 oleh Sekjen LSM Kompak Reformasi Karawang, Pancajihadi Al-Panji, sampai saat ini pembangunan Gedung Pemda 2 Karawang terus disorot para aktivis Karawang.

Pasalnya, selain dinilai tidak transparan, pembangunan Gedung Pemda 2 yang total anggarannya mencapai Rp 62 miliar tersebut juga diduga syarat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dugaan KKN ini mulai tercium para aktivis Karawang, yaitu dari semenjak proses lelang tender proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang.

Plang proyek Pemda 2 (Photo Adk)
Terlebih, sejak penandatanganan kontrak pada 30 Juni 2017 dengan PT. Aura Hutaka, yaitu dengan Down Payment (DP) pekerjaan Rp 8 miliar, sampai saat ini pihak kontraktor tidak pernah mencantumkan keterangan nominal biaya atau nilai kontrak proyek,  nomor kontrak, serta tanggal kontrak pada papan nama proyek yang sedang dikerjakan.

Berdasarkan penelusuran Radar Bharindo ke lokasi pengerjaan proyek pada Jumat (7/9), pembangunan gedung mega proyek ini memang terkesan tidak transparan. Karena dalam papan nama proyek hanya mencantumkan keterangan waktu pelaksanaan proyek secara global, yaitu dimana pengerjaannya akan diselesaikan dalam tempo 180 hari kalender (hari kerja).

Begitupun ketika Radar Bharindo akan mencoba mengambil gambar (memfoto) dari beberapa bagian sudut di lokasi proyek, salah seorang security justru melarang serta tidak memberikan izin kepada wartawan untuk mengambil gambar dari dalam lokasi pengerjaan proyek. Dengan alasan “sudah intruksi dari atasan”, wartawan hanya diperkenankan mengambil gambar di luar lokasi proyek.

“Maaf gak boleh masuk ke dalam pak. Peraturannya memang sudah seperti itu, nanti malah saya yang kena marah. Iya di dalam memang sedang ada aktivitas para pekerja. Kalau ngambil gambarnya di luar baru boleh,” tutur seorang security yang berperawakan tegap tersebut, Jumat (7/9).

Di lain kesempatan, salah seorang aktivis Karawang dari Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana mengaku, jika pihaknya memang tengah menyoroti pembangunan gedung Pemda 2. Menurutnya, pembangunan gedung monumental ini memang bisa terindikasi adanya praktek korupsi, jika melihat besarnya nilai anggaran yang dibandingkan dengan kontruksi bangunannya saat ini.

Photo Proyek pemda2 dan analisa gambar KBC
Kepada Radar Bharindo, Mulyana mengaku jika awalnya KBC sendiri hanya menyoroti persoalan kontruksi beton yang dinilainya dapat membahayakan keselamatan bagi siapapun nanti yang berada di dalam gedung tersebut. Karena secara kasat mata, sambung Mulyana, kontruksi sloof beton yang ada tidak sebanding dengan luas serta bangunan atas gedung.

“Secara kasat mata struktur kontruksi beton, sloof berundak bangunan ini semakin ke atas semakin kecil. Sementara kita tahu beban gedung ini nanti semakin ke atas akan semakin besar. Nanti kan di dalam gedung ini akan banyak aktivitas orang. Saya kira kalau kontruksi bangunan betonnya seperti itu justru akan membahayakan keselamatan bagi siapapun yang ada di dalamnya nanti,” tutur Ricky Mulyana, Minggu (9/9).

Ditambahkan Mulyana, sampai saat ini KBC juga masih mempertanyakan apakah kontruksi beton gedung Pemda 2 ini sudah sesuai dengan gambar gedung dari pihak konsultan. Kalaupun sudah sesuai, maka patut dipertanyakan alasan konsultan atau tim arsitek yang telah menggunakan struktur beton bertulang dengan pola berundak, atau dalam bahasa lain semakin atas sloof betonnya semakin kecil.

Termasuk jika itu hasil dari kontraktor, sambung Mulyana, maka patut juga diduga adanya upaya efesiensi anggaran dalam arti ada ukuran yang "dicuri". Sehingga ditegaskan Mulyana, tinggal nanti bagaimana publik menilai sendiri tentang berapa kerugian negara akibat efesiensi anggaran dari pembangunan gedung Pemda 2 tersebut.

Dan Mulyana juga menegaskan, agar pihak kontraktor dan birokrasi yang terlibat dalam pembangunan gedung Pemda 2 ini harus bertanggungjawablah, jika di kemudian hari ditemukan kerugian negara.

“Saya pikir kalau nilai proyeknya Rp 62 miliar, kemudian dengan nilai Rp 21 miliar pada tahap pembangunan pertama, seharusnya pengerjaan kontruksi struktur beton bertulang bangunannya tidak seperti itu. Coba kita bandingkan saja dengan struktur bangunan Gedung Samsat Karawang misalnya. Saya pikir secara kasat mata saja bisa dihitung perbandingan kontruksi bangunan dengan nilai atau besaran proyeknya yang cukup fantastis ini,” timpal Pendiri KBC ini.

Disinggung apakah Karawang Budgeting Control mencurigai adanya dugaan KKN dalam proyek pembangunan gedung Pemda 2 ini, yaitu dimana sempat tersiar kabar miring adanya dugaan keterlibatan Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana untuk memuluskan tender proyeknya kepada kontraktor tertentu, Mulyana menegaskan, jika pihaknya belum bisa memastikan isu miring tersebut.


“Yang jelas, terakhir obrolan saya dengan temen-temen pemborong, justru katanya kontraktor yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan bupati juga kalah tender. Saya belum bisa menyoroti ke persoalan itu. Yang pasti siapapun kontraktornya, mau orang dekat bupati ataupun bukan, maka harus mengutamakan faktor kualitas bangunan  dan safety bagi pekerjaan pembangunan gedung Pemda 2 ini,” pungkas Mulyana.  (Adk,RBI 248)

Posting Komentar

0 Komentar