HEADER Iklan tEST

Soal DBHCHT, Asep Agustian : "Jangan Sampai KPK yang Turun Gunung"

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (Gb.RBI)
Pengamat hukum dan pemerintahan, Asep Agustian SH, MH
Radar Bharindo, Karawang ~ Masih terkait persolan dugaan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp 120 miliar yang kasusnya masih ditangani Kejaksaan Negeri Karawang, pengamat hukum dan pemerintahan asal Karawang, Asep Agustian SH, MH, mendesak agar kejaksaan bergerak cepat dalam penanganan kasusnya.

Pasalnya, pengacara kondang yang lebih akrab disapa Askun tersebut menegaskan, jangan sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "turun gunung" dalam menyikapi persoalannya ini. Terlebih, Askun juga meminta agar Kejaksaan Negeri Karawang bersikap transparan dalam penanganan kasusnya.

"Jangan sampai nanti KPK turun gunung dalam menyikapi persoalan kasusnya. Kalau KPK turun ke Karawang, nanti kejaksaan malu sendiri. Kejaksaan harus transparan dalam persoalan DBHCT ini," kata Asep Agustian SH, MH, saat dimintai keterangan oleh Radar Bharindo, Kamis (7/9).

Disinggung mengenai adanya dugaan beberapa oknum pejabat Karawang yang kebal hukum dalam persoalan DBHCT ini, Askun menegaskan, tidak ada perseorangan ataupun lembaga yang kebal hukum. Karena menurutnya, keberadaan hukum itu bukan untuk menyakiti orang. Melainkan untuk menindak perbuatannya yang dianggap melanggar hukum.

"Terlepas siapa yang menikmati dugaan permainan DBHCT, dia harus bertanggungjawab. Siapapun yang mengatur keuangan DBHCT, apalagi mencoba bermain, saya pastikan akan masuk penjara. Ingat pidana itu tidak akan pernah surut dalam waktu 10 tahun. Silahkan mau ditutupi juga kasusnya, saya gak peduli. Yang pasti siapapun yang bermain dalam DBHCT, saya pastikan akan masuk penjara," tegas Askun.

Sementara saat disinggung pernyataan Kepala Bidang Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang yang membantah soal “kepemilikan siluman” status tanah pembangunan Rumah Sakit Paru-paru di Kecamatan Jatisari yang anggarannya masih dari DBHCHT, Askun justru mengaku akan bertanya balik, mengapa lahan teknis pesawahan tersebut masih digarap untuk pertanian.


"Katanya sudah dibeli pemda, tapi mengapa tanahnya masih digarap?. Pertanyaannya siapa yang garap. Apakah di sana masih ada pajak atau tidak?. Ada kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau tidak. Sekarang proses lidik penanganan kasusnya oleh kejaksaan sampai sejauh mana?. Kalau status tanahnya sudah milik pemda dan masuk sebagai aset daerah, mengapa sampai sekarang status kepemilikan tanahnya masih atas nama si penjual," tanya balik Askun.

Menurut Askun, ia mengaku bisa berbicara lantang mengenai persoalan pembangunan Rumah Sakit Paru-paru, karena Askun juga mengaku tahu siapa pemilik awal tanahnya (si penjual, red). Oleh karenanya Askun menegaskan, kejaksaan jangan coba "bermain mata" dalam penanganan kasus DBHCHT.

Terlebih Askun mewanti-wanti, jangan sampai kerja sama antara kejaksaan dengan Pemkab Karawang soal MoU penangnan kasus Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) membuat kinerja kejaksaan menjadi tumpul sebagai lembaga supremasi hukum.

"Sampai hari ini publik masih menunggu informasi mengenai penanganan kasus DBHCT oleh kejaksaan. Penanganannya sudah dimulai sejak 2016. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan sampai sejauh mana," tandas Askun.

Satu buah mesin cetak spanduk di gudang lantai 2
kantor Dinkes Karawang terlihat tidak terpakai.
Kembali berdasarkan penelusuran Radar Bharindo, penggunaan DBHCHT ini sendiri bukan hanya dianggarkan untuk pembangunan Rumah Sakit Paru-paru di Jatisari senilai Rp 156.500.000.000,-.
Melainkan juga pernah dianggarkan untuk pengadaan barang/jasa berbentuk mesin cetak spanduk senilai Rp 536.276.000,- rupiah yang akan dipergunakan sebagai alat penunjang program penyuluhan tentang informasi bahaya merokok Dinas Kesehatan (Dinkes) Tahun 2013.

Informasi ini didapatkan Radar Bharindo berdasarkan data pengumuman lelang LPSE oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan
Nomor : TP.V.02/P.umum-PROMKES/Dinkes/2013.
Disisi lain, Radar Bharindo juga menemukan bukti fisik satu buah mesin cetak spanduk yang terlihat tidak terpakai di gudang lantai 2 kantor Dinkes Karawang.



Dan sampai berita ini masuk meja redaksi, belum ada keterangan resmi dari pejabat Dinkes Karawang mengenai persoalan DBHCHT ini. (Adk, RBI 248,Red)

Posting Komentar

0 Komentar