HEADER Iklan tEST

Soal : OTT DPMPTSP, DBHCT dan Proyek Pemda II, Ini Penjelasan dari Kajari Sukardi !!!

Kajari Kab.Karawang Sukardi saat menyampaikan penjelasannya terkait permasalah hukum yang ditanyakan perwakilan para demostran, disalahsatu ruangan kejari Karawang, rabu   20/9/17 (Photo Adk)
Radar Bharindo, Karawang ~ Dalam kesempatan audiensi saat menerima masa aksi demonstasi dari Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB) dan Laskar Merah Putih (LMP) Karawang, Rabu siang (20/9), Kajari Karawang Sukardi menegaskan, tidak pernah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang pada 9 Agustus 2017 lalu.

Setelah melakukan audensi, Kajari Karawang Sukardi photo bersama dengan perwakilan masa aksi. (Photo : Adk)
Menurut Kajari, pemeriksaan terhadap beberapa pejabat DPMPTSP Karawang di Kantor Kejaksaan Karawang waktu lalu hanya merupakan bentuk klarifikasi atau “silent operation” yang dilakukan kejaksaan. “Yang namanya OTT itu tidak ada. Itu hanya saya menugaskan ke Kasi Intel untuk melakukan klarifikasi. Itu namanya silent operation,” kata Sukardi, kepada Radar Bharindo.

Dijelaskan Kajari, silent operations tersebut dilakukan dengan cara Kasi Intel Kejaksaan melakukan cek langsung ke DPMPTSP Karawang. Kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Kejaksaan Negeri Karawang. (Baca➢Kabid DPMPTSP Kab.Karawang Membenarkan Terkait OTT Stap Dilingkungan Kerjanya )

“Kasi Intel datang ke lokasi untuk cek lapangan. Kalau di lokasi tidak bisa dilakukan wawancara, kita bawa ke kantor supaya tidak gaduh. Kalau ada penyelewengan, baru masuk tahapan penyelidikan. Itu bukan OTT, itu hanya klarifikasi,” katanya.

Saat disinggung mengenai penanganan kasus Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) Rp 120 miliar yang kasusnya dikabarkan sempat disediki Kejaksaan sejak 2016 lalu, Kajari Sukardi justru mengaku tidak melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus DBHCT yang sebagian besar anggarannya diperuntukan bagi pembangunan Rumah Sakit Paru-paru di Jatisari tersebut.

“Pemeriksaan sama siapa. Kejaksaan tidak pernah memeriksa. Jadi setelah pemberitaan di media atas narasumbermu itu (praktisi hukum Karawang Asep Agustian SH MH, red), kita cek turun di lapangan permasalahannya apa. Ternyata dananya masih ada, belum digunakan apa-apa. Karena proyek itu untuk bangun rumah sakit masih kurang. Sekarang lagi proses perencanaan,” timpal Kajari.

Adapun untuk pembangunan Gedung Pemda II, Kajari Sukardi mengaku jika sampai saat ini pihaknya belum melakukan penyelidikan. Yaitu dengan alasan dikhwatirkan pembangunan Gedung Pemda II malah akan mangkrak. (Baca➢Sempat Dilaporkan ke Kejagung, Gedung Pemda 2 Karawang Terus Disorot Aktivis! )

“Kan saya sudah katakan tadi, jangan sampai kasusnya kayak Hambalang. Kalau saya lakukan penyelidikan dan penyidikan, itu pembangunannya bisa mangkrak. Makanya kita melakukan pendampingan agar proyek itu bisa diselesaikan bagi peruntukannya. Kalau saya turun tangan, nanti mangkrak. Itu kan untuk kepentingan rakyat, kalau saya lakukan penindakan nanti mangkrak,” timpal Sukardi.


Baca Juga :➢LMP dan AMIB “Gelar Istigosah Untuk Oknum Jaksa Nakal Agar Bertobat”

Ditambahkan Sukardi, setiap penanganan dugaan kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Karawang tidak selalu berdasar kepada adanya laporan masyarakat ke Kejaksaan. Karena menurutnya, kejaksaan akan menangani kasus dugaan korupsi setelah adanya proses pencarian bukti hukum. “Kalau semua itu kita lihat dulu buktinya. Tidak harus ada laporan dari masyarakat,” pungkas kajari. (Adk,RBI 248)

Posting Komentar

0 Komentar