HEADER Iklan tEST

Terindikasi Kerugian Negara, Kejaksaan Diminta Usut Proyek “Taman Goib” Disdikpora

Kantor Disdikpora Jl. Surotokunto No.73 Karawang (Photo Adk)
Radar Bharindo, Karawang ~ Terindikasi adanya dugaan kerugian negara, Kejaksaan Negeri Karawang diminta turun tangan untuk mengusut proyek penataan “Taman Goib” di halaman kantor Disdikpora Karawang.


Nurdin Pelez, Pemerhati Pemerintahan
Kab Karawang (Photo Adk)
Pemerhati pemerintahan Karawang, Nurdin Pelez mengatakan, indikasi adanya kerugian negara dalam proyek penataan taman lingkungan kantor Disdikpora Karawang ini semakin mengkerucut, ketika Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disdikpora Karawang Ocid Rosidin memberikan pernyataan klarifikasinya melalui media massa.

Yaitu dimana PPTK menjelaskan, jika proyek penataan taman yang nilainya mencapai Rp 400 juta lebih pada plot APBD 2017 ini telah dibagi menjadi 3 paket pekerjaan.
Menurut Nurdin, adanya pembagian paket pekerjaan LPSE yang dipecah menjadi 3 paket penunjukan langsung (juksung) ini tentu saja ada unsur kesengajaan.

Sehingga Nurdin menduga adanya unsur “permainan mata anggaran” untuk mencari keuntungan pribadi di dalam proyek penataan taman Disdikpora Karawang ini.

“Yang saya tahu dalam aturannya, pekerjaan LPSE dalam satu kesatuan nomenklatur itu tidak boleh dipecah menjadi beberapa paket pekerjaan sehingga menjadi paket Juksung. Ini jelas ada indikasi kerugian negara. Saya minta kejaksaan turun tangan untuk mengusutnya,” tutur Nurdin Pelez, kepada Radar Bharindo, Sabtu (9/9).

Dijelaskan Nurdin, adanya indikasi kerugian negara dalam proyek penataan taman Disdikpora ini bisa dijabarkan dalam pemisalan upah buruh ataupun operasional pengerjaan proyeknya.

“Misal, jika pengerjaan penataan taman ini membutuhkan 10 buruh pekerja untuk mengerjakannya, maka akan ada 30 buruh pekerja, karena paket pengerjaannya dikerjakan oleh 3 pemborong. Belum lagi double biaya operasional dan biaya lainnya,” terang Nurdin.

Ditegaskan Nurdin, dugaan penyalahgunaan aturan mengenai paket pekerjaan penataan taman Disdikpora Karawang senilai Rp 413.380.000,- rupiah pada APBD 2017 ini sudah sangat jelas. Sehingga Nurdin mengaku akan mendesak Kejaksaan Negeri Karawang untuk mulai melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat PPTK Disdikpora maupun pemborong atau kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunannya.

Sejak akhir 2016, Ketua Pena Anggaran Karawang ini juga mengaku mulai mencurigai adanya dugaan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dalam proyek penataan taman di kantor Disdikpora. Yaitu dimana dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2016 Disdikpora Karawang telah tercantum mata anggaran proyek “Penataan Taman Lingkungan Kantor Disdikpora Karawang” yang nominalnya Rp 482.200,- rupiah.

“Kalau dalam LKPJ 2016 sudah ada laporan mengenai proyek penataan taman ini, terus kenapa di 2017 ada lagi pengerjaan paket pekerjaan yang sama persis. Sekarang saya mau tanya balik, proyek penataan taman 2016 yang mana coba bukti fisiknya. Ini jelas adanya indikasi double anggaran. Apalagi pengerjaan paket pekerjaannya dibagi-bagi ke beberapa pemborong. Padahal itu kan paket pekerjaan dalam satu kesatuan nomenklatur,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, PPTK Disdikpora Karawang, Ocid Rosidin mengakui, jika proyek penataan taman di kantor Disdikpora ini dibagi menjadi 3 paket pekerjaan ;

ü Pertama, proyek Auning Rp 99.770.00,- rupiah yang dikerjakan mulai 2 Maret 2017 oleh CV. Mustika Rahayu.

ü Kedua, proyek pagar dan drainase Rp 99.800.000,- rupiah yang dikerjakan mulai 11 April 2017 oleh CV. Fajar Mandiri.

ü Ketiga, proyek pagar Rp 199.100.000,- rupiah yang dikerjakan mulai 11 April 2017 oleh CV. Hutami & CO.


Kendati demikian, Ocid mengaku tidak ada yang salah dalam pengerjaan paket penataan taman ini. Karena ia mengklaim telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Bappeda Karawang. (Adk,RBI 248)

Posting Komentar

0 Komentar