Tolak Kebijakan Permendikbud No.23 Tahun 2017, Para Kyai NU Sambangi Kantor DPRD Karawang

Para Kyai Nahdatul Ulama sedang beraudiensi dengan Komisi D DPRD Karawang soal penolakan kebijakan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 Tahun 2017, tentang pelaksanaan lima hari sekolah (Full Day School). Photo ; Adk,RBI

Radar Bharindo, Karawang ~ Menindaklanjuti persoalan sikap untuk menolak kebijakan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang pelaksanaan lima hari sekolah, para Kyai Nahdatul Ulama (NU) menyambangi kantor DPRD Karawang untuk melakukan audiensi.

Menurut para kiyai yang tergabung dalam Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Karawang tersebut, kebijakan lima hari sekolah yang lebih dikenal sebagai Full Day School (FDS) tersebut jelas tidak berdasarkan kajian yang komperhensif. Sehingga para kiyai meminta agar para wakil rakyat Karawang juga ikut menolak kebijakan FDS yang sedang diuji cobakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang.

“Sekolah lima hari yang dicetuskan oleh Mendikbud itu tidak berdasarkan kajian yang komperhensif. Sebab itu merupakan usulan Menteri Pariwisata ke presiden, agar partisipasi anak sekolah ke tempat pariwisata lebih banyak,” ujar Ketua PCNU Karawang, KH. Ahmad Rukhyat Hasby, saat melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Karawang, Jumat (15/9).

Menurut Kiyai yang lebih akrab disapa Kang Uyan ini, kebijakan sekolah lima hari dalam FDS justru sebenarnya malah dikhawatirkan dapat memicu potensi kenakalan remaja yang berlebih. Pasalnya, dengan libur sekolah dua hari malah akan menambah waktu bermain anak yang semakin tak terkendali.

Terlebih ditegaskan Kang Uyan, sampai saat ini belum ada satupun sekolah negeri yang berani menjamin adanya perubahan karakter jati diri siswa yang lebih baik dengan adanya kebijakan FDS. “Saya meragukan sekali keberhasilan atau kesiapan dari sekolah negeri soal FDS yang ingin memperbaiki karakter jati diri siswa melalui penambahan jam pelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini,” katanya.

Kalaupun alasan munculnya kebijakan FDS ini untuk pembentukan karater siswa, sambung Kang Uyan, sebenarnya dari awal NU sudah memberikan saran agar adanya penambahan jam pelajaran agama yang selama ini hanya diterapkan selama dua jam dalam seminggu di sekolah. Karena menurutnya, terkadang jam mata pelajaran agama di sekolah saja sering tidak maksimal dengan adanya kesibukan guru.

“Belum gurunya tidak masuk alasan rapat dan lain-lain. Ini sangat bertolak belakang dengan programnya pemerintah Jokowi tentang pembentukan karakter melalui pendidikan. Bayangkan saja jika kondisi saat ini pendidikan agama di sekolah negeri hanya sekedar menjadi pelajaran tambahan, bukan menjadi mata pelajaran yang di UN-kan. Kalah dengan matematika dan bahasa inggris,” sindir Kang Uyan.

Ditambahkan Kang Uyan, jika bangsa ini ingin menerapkan pendidikan karakter kepada anak bangsa sejak dini, seharusnya mata pelajaran agama di sekolah tidak hanya sekedar menjadi mata pelajaran tambahan. Melainkan menjadi mata pelajaran utama yang di UN-kan.

“Kalau ingin membangun karakter generasi penerus bangsa bukan hanya dijejali dengan ilmu pengetahuan umum. Tetapi juga pendidikan moral dan nilai agama di sekolah. PCNU menolak FDS yang sekarang sedang diuji cobakan oleh Dinas Pendidikan Karawang. Maka kami juga meminta kepada Bupati untuk ikut menolak atau tidak mengindahkan peraturan menteri tersebut,” paparnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi D DPRD Karawang, Endang Sodikin menyatakan, adanya sekolah lima hari tersebut sebenarnya bertentangan dengan Perda Nomor 7 tahun 2011, tentang Diniah Takmiliah Awaliah (DTA) yang mengharuskan siswa untuk sekolah agama sebagai persyaratan masuk ke SMP. “Kami juga akan meminta Disdikpora menerapkan Perda tentang DTA untuk persyaratan masuk SMP, hal itu untuk menciptakan karakter anak bisa lebih baik,” katanya.

Akan tetapi, sambung Endang, khusus untuk SMA saat ini sudah menjadi kebijakan provinsi. Sehingga ia tidak bisa menjamin bisa mendorong maksimal atas usulan para kiyai NU untuk menolak kebijakan FDS ini. “Untuk SD dan SMP, kami akan dorong agar eksekutif tetap menjalankan sekolah enam hari,” tandasnya. (Adk, RBI 248)