HEADER Iklan tEST

Tunjangan Naik, 46 Mobil Operasional Wakil Rakyat Dikembalikan

Beberapa mobil operasional wakil rakyat yang sudah dikembalikan terlihat diparkir di halaman kantor DPRD Karawang.
Radar Bharindo, Karawang ~ Sebagai bentuk konsekuensi kenaikan tunjangan yang berdasar pada PP Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, para wakil rakyat di Karawang diminta untuk segera mengembalikan mobil operasional.

Sekretaris DPRD Karawang Agus Mulyana,
saat diwawancarai wartawan Radar 
Bharindo.
Sekretaris DPRD Karawang, Agus Mulyana mengatakan, sampai saat ini proses penarikan kembali 46 mobil operasional anggota DPRD Karawang sendiri terus berangsur.
Adapun mengapa beberapa mobil operasional dewan masih terlihat berjejer di halaman kantor DPRD Karawang, ia mengaku karena tidak adanya tempat penampungan (halaman, red) di Bagian Aset Pemkab Karawang.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Bagian Aset. Karena alasan tidak ada halaman untuk menyimpan mobil di sana (Bagian Aset, red), maka untuk sementara mobil operasional yang sudah dikembalikan ini masih di simpan di halaman kantor DPRD,” tutur Agus Mulyana, kepada Radar Bharindo, Selasa (19/9).

Di luar 46 mobil operasional ini, Agus mengaku ada satu unit mobil operasional salah satu Kepala Bagian di Setwan yang hilang. Namun persoalan tersebut tentu harus tetap dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sudah diproses Inspektorat.

“Selama proses TGR tersebut berlangsung, kita juga akan meminta ke Bagian Aset untuk satu unit mobil operasional lagi dari 46 mobil yang dikembalikan dewan. Karena apapun alasannya, Kepala Bagian di Setwan tersebut butuh mobil operasional untuk menunjang kinerjanya,” kata Agus.

Terkait PP Nomor 18 Tahun 2017 tersebut, sambung Agus, tunjangan transportasi anggota DPRD Karawang memang naik menjadi Rp 10,2 juta setelah dipotong pajak sekitar 15 persen. “Setelah mengalami proses perhitungan di eksekutif, tunjangan transportasi dewan memang jadi Rp 12 juta, dipotong pajak 15 persen. Jadi bersihnya mereka terima tunjangan Rp 10,2 juta,” paparnya.

Namun saat disinggung berapa anggaran pengadaan 46 mobil operasional anggota DPRD Karawang, Agus mengaku belum bisa menjelaskannya kepada Radar Bharindo. Yang pasti ditegaskan Agus, 46 mobil operasional tersebut harus dikembalikan ke Bagian Aset Pemda, sebagai bentuk konsekuensi diterbitkannya PP Nomor 18 Tahun 2017.


“Kalau soal berapa nominal anggaran, itu ada di Bagian Umum bos (kepada Radar Bharindo, red). Yang pasti itu APBD Tahun Anggaran (TA) 2016. Dan nanti 46 mobil operasional yang dikembalikan ini akan menjadi Aset Pemkab,” pungkas Agus. (Adk,RBI 248)

Posting Komentar

0 Komentar