HEADER Iklan tEST

Usir Oknum Jaksa Nakal, Aktivis Susun Kekuatan untuk Gelar “Istighosah” di depan Kantor Kejari Karawang

Pembina AMIB Karawang, Yayan Sopyan S.Ag saat melakukan orasi pada aksi unjukrasa sebelumnya (Photo: Adk/RBI)
Radar Bharindo, Karawang ~ Menyikapi persoalan penegakkan supremasi hukum di Karawang yang dinilai sudah mulai melemah, aktivis LSM, Ormas, serta para pemangku agama di Karawang berencana akan menggelar “Istighosah Akbar” di depan kantor Kejaksaan Negeri Karawang.

Kegiatan “Istighosah Akbar” ini sendiri diklaim sebagai bentuk aksi moral para pemerhati hukum dan pemerintahan Karawang yang mengaku mulai mencium adanya beberapa gelagat oknum jaksa nakal yang diduga sering bermain mata dengan oknum pengusaha maupun pejabat Karawang dalam beberapa kasus penanganan dugaan korupsi di Kota Pangkal Perjuangan.

Pembina Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB) Karawang, Yayan Sopyan S.Ag mengatakan, aksi atau kegiatan “Istighosah Akbar” ini bisa dikatakan sebagai bentuk sikap “putus asa” masyarakat Karawang terhadap kinerja penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Karawang.

Karena menurutnya, beberapa kali para aktivis Karawang pernah mengirim “karangan bunga” kepada Kejaksaan Negeri Karawang, dengan maksud bentuk sindiran agar para penegak hukum lebih serius dalam penanganan beberapa dugaan kasus korupsi di Karawang.

“Karangan bunga sudah disampaikan beberapa aktivis LSM dan Ormas. Tapi pada kenyataan Kejaksaan masih seperti itu. Ini sudah hampir akhir tahun, tapi belum ada hasil kinerja Kejaksaan untuk menyelamatkan uang negara. Padahal di beberapa OPD banyak dugaan korupsi yang selalu disorot para aktivis,” tutur Yayan Sopyan, kepada Radar Bharindo, Senin (11/9).

Sehingga melalui aksi moral yang dikemas dalam bentuk “Istighosah Akbar”, Yayan berharap agar Allah SWT memberikan hidayah kepada para oknum jaksa nakal untuk kembali kepada tupoksinya dalam menjalankan amanah sebagai penegak hukum.

“Sebetulmnya kita tidak ingin menuduh. Kita hanya menginginkan agar pemerintahan Karawang ini bebas dari praktek korupsi. Karena kalau Kejaksaan sendiri sudah tidak bisa dipercaya, kami harus melapor ke siapa. Beberapa laporan ke Kejagung juga pada akhirnya akan direkomendasikan ke Kejaksaan untuk penyelidikannya,” kata Yayan.

Tokoh agama yang masih merupakan Pimpinan Majlis Dzikir Shidqotu Dhua Karawang ini juga menceritakan, pada masa pimpinan Kajari Karawang Endang Katarina juga sempat dilakukan aksi demonstrasi oleh para aktivis Karawang untuk mengusir oknum jaksa nakal dari Karawang. Yaitu dimana saat itu ada beberapa pejabat Karawang yang mengaku sudah jera, karena terus-terusan diperas oleh oknum jaksa nakal yang sedang menangani satu kasus dugaan korupsi di Karawang.

“Kita tidak ingin Karawang sebagai lumbung padi ini malah jadi lumbung korupsi di Jawa Barat. Mengenai rencana aksi moral istighosah akbar ini, kita akan konsolidasi dan diskusikan dulu dengan temen-temen aktivis LSM dan Ormas lain. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa bergerak. Mudah-mudahan dengan istighosah akbar ini, Allah memberikan hidayah kepada oknum jaksa nakal agar mereka segera sadar diri dan sadar posisi sebagai penegak hukum,” timpal Yayan.

Untuk diketahui, beberapa media lokal di Karawang sendiri sempat memberitakan, jika Kejaksaan Negeri Karawang di bawah pimpinan Kajari Sukardi, mengaku tidak akan atau belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mega proyek pembangunan Gedung Pemda 2.


Kendati beberapa aktivis LSM dan Ormas di Karawang mengaku sudah mencium adanya dugaan korupsi dalam paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Karawang yang nilainya mencapai Rp 62 miliar tersebut. Bahkan dugaan KKN dalam mega proyek ini sempat di laporkan Sekjen LSM Kompak Reformasi Karawang, Pancajihadi Al-Panji ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Agustus 2017 lalu.


Begitupun dengan dugaan kasus korupsi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Karawang Rp 120 miliar, yang salah satu penggunaan anggarannya untuk pembangunan Rumah Sakit Paru-paru di Kecamatan Jatisari, sampai saat ini Kejaksaan belum bisa menjelaskan ke publik Karawang mengenai kabar terakhir penanganan kasus pada 2016 tersebut. (Adk,RBI 248)



Posting Komentar

0 Komentar