HEADER Iklan tEST

“Endang Budiana’ Tersangka Terkait Perijinan di DBPMPTSP Ditantang Buka-Bukaan di Pengadilan

Pemerhati hukum dan pengacara ternama Karawang Asep Agustian SH MH (Adk)
Radar Bharindo, Karawang ~ Pasca ditangkapnya salah seorang oknum PNS Karawang, Endang Budiana (EB) sebagai tersangka penipuan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang pada 23 September 2017 lalu oleh Polres Karawang, tersangka EB sendiri ditantang buka-bukaan di Pengadilan Negeri Karawang saat masa persidangannya nanti.


Salah seorang pemerhati hukum Asep Agustian SH MH mengatakan, ia sendiri meyakini jika tersangka EB merupakan pelaku tunggal dalam kasus penipuan proses perizinan pembangunan pabrik baru di Karawang International Industrial City (KIIC), Telukjambe Barat-Karawang tersebut.

Kalaupun memang benar ada dugaan pelaku lain yang ikut menikmati uang senilai Rp 2,5 miliar dari hasil penipuan tersangka, Asep Agustian sendiri akan menantang EB untuk buka-bukaan dalam proses di pengadilan.

“Saya berkeyakinan jika izin pabrik yang dijanjikan EB itu tidak keluar. Adapun mengapa pabrik saat ini bisa beroperasi, pasti kepengurusan izinnya melalui orang berbeda atau lansung ke DPMPTSP Karawang tanpa perantara. Artinya setelah merasa ditipu oleh tersangka, pihak perusahaan kembali mengurus izinnya. Karena saya pernah lihat langsung surat izin pabrik tersebut. Dan izinnya memang ada dan asli,” kata Asep Agustian SH MH, kepada Radar Bharindo, Minggu (9/10).

Meskipun tersangka EB merupakan mantan pejabat BPMPT Karawang, sambung Asep, tetapi EB tidak akan mampu mengeluarkan dokumen perizinan, meskipun dalam bentuk dokumen palsu. Karena menurut Asep, setiap dokumen perizinan yang dikeluarkan pemda melalui DPMPTSP Karawang akan melalui proses tahapan yang ketat, terutama melalui ekpos.

“Artinya uang yang diberikan perusahaan terhadap tersangka habis dipakai, tapi surat izin yang dikeluarkan tidak ada. Saya yakin 100 persen dokumen izin itu tidak dapat dipalsukan. Karena rangkaian uang Rp 2,5 miliar itu tidak diberikan sekaligus. Karena pada 2016 saya pernah lihat dokumen izin itu benar-benar,” katanya.

Pengacara ternama Karawang yang lebih akrab disapa Askun ini juga menyebutkan, jika kasus penipuan ini murni merupakan rangkaian kasus penipuan yang dilakukan tersangka EB terhadap perusahaan.

“Kalau ada pemalsuan dokumen izin, pasti perusahaan tidak akan berhenti sampai di sini. Ini logika hukumnya. Makanya polisi tidak menggunakan pasal pemalsuan dokumen izin. Karena fisik dokumennya memang tidak ada,” timpal Askun.

Kalaupun tersangka EB merasa dirugikan dengan alasan hanya ia yang menjadi tersangka, sementara masih terdapat dugaan kuat adanya pelaku lain yang ikut menikmati uang hasil penipuan kasus ini, Askun sendiri mengaku akan menantang EB untuk menyebutkan nama-nama lain yang terlibat dalam kasus penipuan perizinan ini.

“Kalau dulu katanya EB bagi-bagi uang ke beberapa pihak, ya itu mah cuma bagi-bagi biasa karena ketakutan EB atas atas perbuatannya. kalau bener bagi-bagi, coba bisa gak EB sebutkan namanya di pengadilan nanti. Karena yang saya liat selama ini para pejabat tenang-tenang saja. Kalau tidak berani, berarti memang benar Rp 2,5 miliar itu dimakan oleh EB sendiri. Kalau EB merasa dirugikan atas beberapa orang, ayo buka-bukaan di pengadilan,” tantang Askun.


Namun pertanyaanya, masih dikatakan Askun, apakah kasus penipuan ini akan sampai pengadilan atau tidaknya. Karena ketika korban merasa sudah puas dengan ditetapkannya EB sebagai tersangka, maka “dua alat bukti” yang sah dan kongkret yang dimiliki Polres Karawang cukup menyelesaikan penyelidikan kasusnya tanpa melalui proses pengadilan.

“Kalau ada bahasa keluar dokumen palsu di media, maka isunya harus diluruskan. Karena yang saya tahu tidak pernah ada dokumen palsu. Pemda melalui DPMPTSP Karawang tidak mungkin mengeluarkan dokumen palsu dalam kepengurusan izin.
Dan saya pernah melihat dokumen perizinannya, dan itu memang asli. Artinya di sini tidak pernah ada dokumen palsu. Makanya pasal yang diterapkan terhadap tersangka itu perbuatan penipuan EB. Tidak ada pasal pemalsuan dokumen perizinan,” pungkas Askun. (Adk, RBI 248)


Posting Komentar

0 Komentar