![]() |
Pangarmabar : Empat
Strategi Wujudkan Poros Maritim Dunia
|
Radar Bharindo,Jakarta ~ Indonesia sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Letak
geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yakni Samudera Hindia
dan Samudera Pasifik serta diapit oleh dua benua yakni Benua Asia dan Australia
membuat negara ini menghadapi berbagai ancaman dan memiliki peluang ekonomi.
Gagasan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia merupakan langkah yang tepat. Untuk
mendukung terwujudnya visi tersebut Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat
(Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia menyampaikan empat gagasan penting
atau core ideas yang terdiri dari empat poin.
Pertama, perlunya pembentukan Indonesia Maritime Information
Center (IMIC). Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1987 ini menjelaskan, Pusat
Informasi Maritim Indonesia ini merupakan integrasi peralatan surveillance dari
pusat informasi kementerian dan lembaga serta Puskodal TNI AL.
"IMIC merupakan wujud tanggung jawab Indonesia sebagai
negara pantai. Ini terkait dengan kompleksitas permasalahan maritim Indonesia
yang membutuhkan informasi dan data terkait aktivitas di laut," ujar Aan
saat launching bukunya yang berjudul "Facing Global Maritime Fulcrum,
Between Threats and Opportunities" di Koarmabar, Jakarta Pusat, kemarin.
Dalam buku setebal 334 halaman tersebut, Jenderal Bintang Dua
ini menjelaskan secara gamblang bagaimana perlunya wadah yang mempersatukan
berbagai instansi seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polri dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Selama ini semua kejadian di Selat Malaka report-nya ke
International Maritime Berau (IMB) Malaysia dan Information Fusion Center (IFC)
Singapura. Dengan adanya badan yang mewadahi kegiatan kemaritiman semua maka
kegiatan kemaritiman tidak perlu lagi melapor ke Singapura dan Malaysia,"
ujarnya.
Kedua, perlunya pembangunan sistem sensor dasar laut dengan
menggunakan teknologi coastal acoustic tomography (CAT) dengan konsep operasi
seabed sonar atau sonar tanam. Hal ini sangat penting karena beberapa perairan
Indonesia sangat rawan terhadap perlintasan kapal selam asing.
"Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi
adanya kapal selam sebagai senjata strategis yang harus diketahui
keberadaannya. Kami pernah mengusir kapal selam dan kapal induk Amerika Serikat
karena memasuki perairan Indonesia," katanya.
Ketiga, Indonesia perlu membangun alur pelayaran tol laut
(APTL). Tujuannya untuk meningkatkan maritime domain awarness (MDA) sehingga
kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia dapat diawasi dengan baik.
Dengan demikian, keamanan pelayaran antarpelabuhan dapat terwujud.
Hal ini penting mengingat 40% kapal-kapal perdagangan dunia
yang nilainya mencapai USD150 triliun melintas di empat titik perairan
Indonesia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar.
"Presiden Jokowi menggagas soal tol laut, membangun pelabuhan, dermaga,
dan sebagainya. Untuk mendukung itu semua, kita buat alur pelayaran tol laut.
Jadi ada recomended track, ini daerah-daerah terlarang untuk dilintasi. Jadi lebih
mudah mengawasi jalannya kapal. Setiap tahun ada sekitar 70.000 kapal melintas
di Selat Malaka," ucapnya.
Poin terakhir adalah memanfaatkan strategi Amerika Serikat
dengan rebalancing strategy dan kebijakan China dengan jalur sutera.
"Kedua strategi tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh
Indonesia untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi," ujar Aan.
Pangarmabar berharap gagasan yang dituangkan dalam buku
tersebut dapat menambah wawasan dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan
stakeholder lainnya. "Kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros
Maritim Dunia adalah sinergitas. Tidak bisa masing-masing instansi dan lembaga
berjalan sendiri-sendiri," ucapnya.
Hadir dalam peluncuran buku tersebut, mantan Kepala Staf
Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, kemudian Laksamana TNI
(Purn) Bernard Kent Sondakh, Panglima TNI Laksamana (Purn) Agus Suhartono, dan
sebagainya.
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengapresiasi
peluncuran buku tersebut. Menurut dia, ada beberapa gagasan penting yang
disampaikan penulis seperti pembentukan dan penerapan IMIC. "Menurut saya
ini ide yang sangat dahsyat. Ide-idenya yang paling canggih adalah bicara Menko
Maritim sehingga semua kegiatan laut dikoordinasikan oleh Menko Maritim. Jadi
buku ini memberikan masukan yang bagus," kata Connie.
Terkait kendala sinergitas, dia menilai ide yang disampaikan
Pangarmabar sudah tepat dimana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
(Kemenko Maritim) yang mengoordinasikan semuanya. "Termasuk hebat kapal
selam dan kapal induk Amerika bisa ditindak termasuk kapal coast guard Vietnam
dengan kemampuan kapal terbatas. Ini memberikan ide juga kekuatan Indonesia
yang harus dibangun seperti apa. Jadi Armabar seperti apa, kemudian bagian
timur dan sesuai harapan saya dibentuk empat armada. Masa negara perlintasan
cuma dua armada," ungkapnya.
Connie optimistis jika empat ide ini direalisasikan maka
konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bakal terwujud karena membuka Alur
Laut Kepulauan Indonesia (Alki). "Pasti terwujud. Ide Pangarmabar terkait
APTL itu sangat bagus. Sekarang kan cuma buka pelabuhan alurnya belum ada. Nah
dengan dibuka, akan membuat Alki baru. Kalau dibuka menarik karena semua kapal
kita yang kawal, kan jadi pendapatan baru. APTL ide bagus buat
dikoordinasikan," katanya.
Senada, pengamat pertahanan Andi Widjajanto mengatakan, buku
yang diluncurkan merupakan terobosan karena ada ide-ide baru dari Pangarmabar
seperti bagaimana memilah threat atau ancaman dan opportunity atau kesempatan.
"Ada ide-ide akademik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut,"
ujarnya.
Menurut dia, kata kunci dari semua ini adalah sinergitas
untuk mewujudkan doktrin Poros Maritim Dunia. Dimana harus adanya perpaduan
kementerian dan lembaga termasuk TNI AL untuk menyusun organisasi, teknologi,
pengaturan logistik dan anggaran. "Tanpa ada perpaduan, doktrin itu akan
sulit direalisasikan. Kuncinya harus ada perintah politik untuk melaksanakan
sinergitas," kata Andi. (Sct,Red)
Sumber : SindoNews.com
0 Komentar