 |
Setya Novanto saat menjadi Ketua DPR, menggantikan Ade
Komarudin. Prosesi pergantian dilakukan lewat rapat paripurna yang berlangsung
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
|
"Hampir
keseluruhan elite politik partai memandang opsi Munas/Munaslub adalah jalan
terbaik untuk mencari figur pemimpin baru Partai Golkar"
Radar Bharindo,Jakarta ~ Tinggal hitungan jam, jelang rapat pleno DPP,
jabatan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan berakhir. Novanto
bakal diberhentikan sebagai Ketum karena berhalangan tetap setelah mendekam di
Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
"Dalam rangka mengisi
kekosongan kepemimpinan di tubuh Golkar karena ketum berhalangan tetap, maka
dinyatakan berhenti. Karena tidak mungkin bisa mengendalikan Partai Golkar dari
penjara KPK. Karena itu dia dinyatakan berhenti karena berhalangan tetap. Maka
menunjuk kepemimpinan sementara," ujar Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia
I Partai Golkar, Nusron Wahid, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin
(20/11).
Baca :
Kemudian, setelah itu tahapan selanjutnya juga akan dibahas
dalam pleno, apakah menyepakati Plt Ketum atau Munaslub. Dua keputusan penting
ini akan berimplikasi terhadap dinamika dan perjalanan Partai Golkar ke depan.
Nusron secara terang-terangan mendukung opsi untuk Munaslub.
Karena menurutnya, legitimasi hasil Munaslub lebih kuat dibanding hanya
menunjuk Plt Ketum secara definitif yang dinilainya bisa menimbulkan gejolak
atau gelombang penolakan dari kubu yang kecewa akibat tidak terpilih.
"Saya berpendapat ini sebaiknya masa transisi untuk
menyiapkan sampai munaslub. Kalau saya, Kenapa sampai Munaslub, karena
Legitimasinya kuat. Supaya sewaktu-waktu sifatnya hanya Plt. Nanti kalau ada
pihak yang kecewa nanti dia akan menciptakan Plt lagi, sama-sama menggugat ke
Kumham nanti gugat lagi, gugat lagi," jelas Nusron.
Nusron memuji Airlangga adalah sebagai sosok baik yang bisa
menjadi ketua umum Golkar. "Pak Airlangga itu punya peluang. Apalagi wonge
(orangnya) bagus, habis ketemu Presiden, iya kan ? Ya kalau soal itu, bagus
wonge, kan njawani, kalem," pungkas Nusron.
Ketua Harian DPP Nurdin Halid secara legawa menyerahkan
seluruh keputusan kepada rapat pleno nanti. "Rapat pleno maunya apa, rapat
pleno mau Munas kita Munas, pleno mau Plt kita Plt," kata Nurdin, Senin
(10/11).
Khusus untuk Plt Ketum, Nurdin melihat ada beberapa hal
keputusan yang bisa diambil dalam rapat pleno, apakah setuju terhadap Plt
Sementara ataukah Plt definitif. Apabila Plt definitif maka, kata Nurdin harus
melalui forum Rapimnas untuk memilih Plt definitif.
"Kalau Plt sementara ketua harian langsung tapi kalau
Plt definitif harus melalui Rapimnas, Rapimnas menunjuk tidak lagi ketua hariannya,
tapi bisa siapa saja dalam struktur DPP, tentu tidak boleh kalau departemen.
Itu Rapimnas diusulkan ditentukan oleh peserta Rapimnas antara lain DPD I
seluruh Indonesia," terang Nurdin.
Lain hal dengan Nurdin, Ketua DPP Bidang Hankam Indra Bambang
Utoyo menyampaikan bahwa pleno nanti tidak perlu menunjuk Plt Ketum. Karena Plt
Ketum tidak diatur secara jelas di AD/ART partai.
Selain itu, tarik-menarik kepentingan dipandangnya akan
memperkeruh situasi di Partai Golkar apabila menunjuk Plt Ketum. Meski
demikian, ia berharap pleno nanti dapat memutuskan langkah Partai Golkar menuju
Munas.
"Kalau saya sih tidak perlu Plt. Karena tidak diatur
oleh AD/ART. Biarkan dipimpin oleh DPP yang kolektif kolegial. Saya sebetulnya
sudah sepakat dengan Nurdin supaya kita tidak usah urus-urus Plt, banyak yang
pengen jadi Plt. Harapan saya pleno cuma memutuskan Munas saja," tutur
Indra.
Praktis, hampir keseluruhan elite politik partai memandang
opsi Munas/Munaslub adalah jalan terbaik untuk mencari figur pemimpin baru
Partai Golkar.
Sementara itu, pantauan di kantor DPP Golkar, pagi ini masih
relatif sepi, baru ada Idrus Marham yang datang. Rencananya rapat pleno untuk
menentukan plt ketua umum Golkar antara Idrus atau Nurdin Halid akan digelar
siang nanti. (Kum,Red)
Sumber : Kumparan.com
0 Komentar