Terungkap !!! Sejak 1988 Myanmar Sudah Berencana Musnahkan Rohingya

Pengungsi Rohingya. (Foto:  REUTERS/Danish Siddiqui)

“Untuk Rohingya, itu jelas crime against humanity dan genocide. Kita menemukan dokumen tertulis. Udah obvious sekali. Itu sudah genosida berdasarkan etnis,” kata Nursyahbani.

Radar Bharindo, ~ Permanent Peoples Tribunal mendakwa Pemerintah Myanmar telah melakukan kekerasan terstruktur terhadap etnis minoritas, salah satunya Rohingya. Putusan yang dibacakan di Kuala Lumpur pada Jumat (22/9) ini melahirkan 17 rekomendasi yang meminta Pemerintah Myanmar melakukan perbaikan struktur pemerintahan yang tidak diskriminatif, membuka bantuan luar negeri, dan menghukum pelaku tanpa memberi impunitas bahkan kepada militer.

Salah satu fakta menarik terkait putusan bersalah Pemerintah Myanmar atas apa yang mereka lakukan terhadap Rohingya adalah temuan dokumen yang menyebutkan bahwa kekerasan yang menjurus ke upaya genosida telah dirancang sejak tahun 1988.

“Kita menemukan bukti tertulis pemerintahan junta mempunyai apa yang disebut Rohingya Extermination Plan (Rencana Pemusnahan Rohingya), denial mereka sebagai orang Burma, tidak boleh berdagang, tidak boleh sekolah tinggi,” ujar Nursyahbani Kantjasungkana, aktivis HAM Indonesia selaku hakim Peoples Tribunal Myanmar.

Pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar

Dokumen yang dimaksud Nursyahbani adalah dokumen Rohingya Extermination Plan 1988, diterbitkan oleh State Peace and Development Council yang diajukan oleh Kolonel Tha Kyaw, Ketua National Unity Party yang berkedudukan di Rakhine.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Terdapat 11 poin rencana pemerintah Rakhine untuk ‘memusnahkan’ Rohingya yang hidup di daerah tersebut :

1. Muslim (Rohingya) tidak diberikan kartu kewarganegaraan dengan mengidentiifikasi mereka sebagai pemberontak.

2. Mengurangi jumlah populasi dengan cara memberlakukan larangan pernikahan atau dengan metode lain seperti opresi dan represi terhadap mereka.

3. Memperjuangkan peningkatan populasi warga Buddha dibanding warga Muslim seperti menggunakan desa-desa di Natala di Arakan guna menampung imigrasi dari wilayah di luar Rakhine.

4. Memperbolehkan arus yang bersifat sementara dari desa ke desa atau dari kota ke kota dengan Form 4 (yang mana menjadi kewajiban kewarganegaraan asing untuk melancong), dan untuk secara sepenuhnya melarang mereka (Rohingya) untuk bepergian ke Sittwe, ibu kota Arakan.

5. Melarang pendidikan tinggi (universitas) kepada Rohingya.

6. Tidak boleh ada Muslim yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan.

7. Melarang mereka (Rohingya) untuk memiliki tanah, toko, dan bangunan. Setiap properti yang saat ini berada di bawah kepemilikan mereka wajib diberikan kepada warga Buddha. Setiap aktivitas ekonomi mereka harus dihentikan.

Pengungsi Rohingya

8. Melarang konstruksi, renovasi, perbaikan, dan mendirikan masjid, sekolah Islam, dan tempat tinggal milik Rohingya.

9. Mencoba secara rahasia mengubah kepercayaan Muslim menjadi Buddha.

10. Di manapun terdapat kasus antara warga Rakhine dan Muslim, pengadilan harus memberikan putusan yang berpihak kepada warga asli Rakhine; jika kasusnya antar sesama Muslim maka pengadilan harus berpihak kepada yang kaya daripada Muslim yang miskin sehingga membuat mereka frustasi lalu meninggalkan negara.

11. Pembunuhan massal harus dihindari agar tidak menarik perhatian negara-negara Islam. 

Pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Dokumen yang diajukan oleh seorang perwira di era Junta Militer itu jelas merupakan bentuk diskriminasi berbasis identitas etnis dan agama. Tidak banyak dokumen yang menyebutkan implementasi konkret dari peraturan tersebut. Namun, menurut UNHCR, populasi Rohingya turun drastis 1,2 juta otang di tahun 1952 menjadi 774 ribu di tahun 2008.

Meski demikian anjuran dalam dokumen tersebut tidak sepenuhnya dijalankan. Beberapa warga Rohingya tetap duduk di pemerintahan dan memiliki bisnis yang cukup mapan di Arakan.

Walau tidak sepenuhnya dijalankan, kenyataan menunjukkan bahwa apa yang terjadi sejak 2012 di Rakhine adalah aksi kekerasan yang mengarah genosida. Aparat resmi negara melakukan kekerasan sistematis sehingga membuat 400 ribu orang Rohingya mengungsi.

“Untuk Rohingya, itu jelas crime against humanity dan genocide. Kita menemukan dokumen tertulis. Udah obvious sekali. Itu sudah genosida berdasarkan etnis,” kata Nursyahbani.

Pengungsi Rohingya antre untuk mendapat bantuan.

(Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Fakta ini dalam kaca mata Dr. Gregory Stanton dari Genocide Watch menyebutkan bahwa genosida tidak memerlukan dokumen. Dalam kasus Myanmar, hakim mendapati bukti yang cukup terkait kekerasan yang diterima minoritas Rohingya.

“Cukup Genocide of process dan genocide of implemention, gampang sekali, meskipun belum ada Extermination Plan 1988,” ucap Nursyahbani mengutip analisa Stanton. (Kum,Red)

Sumber : Kumparan.com