HEADER Iklan tEST

KPK Periksa Mantan Menteri Keuangan Boediono untuk Usut Proses Penerbitan SKL BLBI

Mantan Menteri Keuangan, Boediono usai di periksa KPK (Foto: Helmi)
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Boediono dibutuhkan kesaksiannya guna menjelaskan beberapa kejadian dan kebijakan yang terjadi pada rentang waktu saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Radar Bharindo,Jakarta  ~ Mantan Wapres Boediono diperiksa KPK terkait kasus BLBI selama 6 jam. Dia dicecar soal mekanisme atau proses yang berjalan saat itu sehingga Surat Keterangan Lunas (SKL) diterbitkan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Boediono dibutuhkan kesaksiannya guna menjelaskan beberapa kejadian dan kebijakan yang terjadi pada rentang waktu saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Tentu yang kita dalami dan klarifikasi terkait posisi saksi pada rentang waktu SKL itu diterbitkan, yaitu saat menjabat menteri keuangan, dan ada aturannya juga. Menkeu dan beberapa pejabat lain yang juga menjabat sebagai KKSK," ujar Febri Diansyah di Gedung KPK, Kamis (28/12).

Febri menuturkan, penyidik mendalami proses penerbitan SKL karena prosesnya terbilang rumit dan memakan waktu. Mengingat pada saat itu tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung pernah menjabat sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Itu tentu kita dalami karena penerbitan SKL itu kan melalui sebuah proses. Ada tahapan-tahapannya sampai akhirnya BPPN mengeluarkan SKL itu. Dan dalam hal ini tersangka waktu itu sebagai kepala BPPN-nya, itu yang kita dalami," ujar dia.



Boediono yang diketahui juga tergabung sebagai anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), diduga mengetahui alasan di balik diterbitkannya SKL tersebut untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik taipan Sjamsul Nursalim.
Febri menyebut dalam pertimbangan diterbitkannya SKL untuk BDNI terdapat pula poin pertimbangan dari KKSK, sehingga KPK merasa perlu memeriksa Boediono dalam kasus ini.

"Ada proses yang dilalui. Jadi ada pertimbangan KKSK juga di sana terhadap diterbitkannya SKL atau sikap pemerintah terhadap kewajiban para obligor tersebut," ucap Febri.

Sehingga KPK beranggapan Sjamsul Nursalim yang saat itu statusnya sebagai salah satu obligor terdaftar belum lagi layak mengantongi SKL tersebut, mengingat dalam prosesnya kewajiban yang dibebankan kepada Sjamsul juga belum dituntaskan olehnya.

"Kita kan harus cari tahu apakah di KKSK sudah sejak awal, kemudian ada proyeksi penerbitan SKL pada Sjamsul Nursalim, atau ada proses yang lain sebenarnya. Karena KPK menemukan kewajiban Sjamsul Nursalim sebagai salah satu obligor di sini sebenarnya belum selesai. Jadi tidak tepat kalau kemudian diterbitkan SKL," kata Febri.

"Poin yang lebih penting sebenarnya bagaimana proses awal di lintas institusi dan lintas pejabat pada saat itu, saat penerbitan SKL," imbuhnya. (Kum,Red)


Sumber :Kumparan.com 

Posting Komentar

0 Komentar