HEADER Iklan tEST

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Rita

Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara nonaktif. (Foto: Aprilandika) 
Radar Bharindo,Jakarta ~ KPK memperpanjang penahanan Bupati Kutai Kartanegara nonaktif, Rita Widyasari. Perpanjangan tersebut selama 30 hari itu mulai 4 Januari 2018 hingga 4 Februari 2018.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut perpanjangan penahan dilakukan bukan hanya untuk Rita. Masa penahanan tersangka lain dalam kasus yang sama, Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin juga diperpanjang.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk 2 orang tersangka RIW (Rita) dan KHR (Khairudin) selama 30 hari," ujar Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (19/12).

Saat perpanjangan masa penahanan dilakukan, KPK sempat membawa Rita keluar dari rutan. "Enggak diperiksa kok, cuma perpanjangan penahanan aja," ujar Rita saat keluar dari gedung KPK.

Perpanjangan masa tahanan ini, sempat dikeluhkan Rita. Apalagi, menurutnya, dalam beberapa bulan belakangan penyidik tidak memeriksanya. "Saya sudah tidak diperiksa hampir 2 bulan, kerjaannya makan, tidur, senam, sampai montok," kata Rita.

Dalam kasus ini, selain Rita, KPK juga menetapkan Dirut PT SGP Heri Gun dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairuddin, sebagai tersangka.
Baca :

KPK menjerat Rita dengan dua sangkaan yang berbeda. Untuk sangkaan pertama, Rita diduga menerima suap terkait pemberian izin kepada PT Sawit Golden Prima (PT SGP) untuk membuka lahan kelapa sawit di Desa Kupang. Setelah menerbitkan izin beroperasi PT SGP itu, Rita diduga menerima Rp 6 miliar.

Selain itu, Rita juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Dia diketahui sudah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama dua periode. Total gratifikasi yang diduga diterima Rita sebesar 775 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6,97 miliar.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Rita sebagai penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31 tahun 1999 perubahan UU 20 tahun 2001. Kemudian pemberi suap, HS dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU 31 tahun 1999 perubahan UU 20 tahun 2001.

Sementara untuk kasus gratifikasi, Rita dan Khairudin disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 tahun 1999 perubahan UU 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Kum,Red)


Sumber :Kumparan.com 

Posting Komentar

0 Komentar