Ketua Pramuka Mendatang Harus Bisa Kerja Sama dengan Pemerintah

Suasana acara Forum Silaturahmi Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka se-Indonesia di Bandung, 26-27 April 2018. dok. Saeful Bahri

Radar Bharindo ~ Kwartir-kwartir daerah pramuka di Tanah Air sepakat agar Ketua Kwartir Nasional periode 2018-2023 harus bekerja sama dengan pemerintah di pusat dan daerah.

"Bersedia dan harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah yang pernyataannya dibuat di atas meterai," kata Sekretaris Kwarda Pramuka Jawa Barat Saeful Bahri S.H, M.ap, Selasa 15 Mei 2018.

Saeful menjelaskan pernyataannya tersebut merupakan salah satu rekomendasi pertemuan  Forum Silaturahmi Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka se-Indonesia di Bandung  pada 26-27 April 2018.

Pertemuan itu dihadiri 12 kwartir daerah. Kwarda yang tidak hadir, karena sedang ada kegiatan lainnya.  Namun mayoritas di antara mereka, ujar Saeful, setuju dengan rekomendasi pertemuan itu.

Rekomendasi lainnya adalah mendesak Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault menjalin komunikasi yang baik dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Selain itu tentang dana hibah Kemenpora yang tetap diterima kwarda dan kedua evaluasi satuan komunitas (sako) dan satuan karya (saka) pramuka.

Dalam pertemuan di Bandung, peserta membahas rencana Musyawarah Nasional (Munas) Pramuka di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Desember 2018.

Menurut Saeful, rekomendasi untuk Munas Pramuka 2018 itu muncul karena adanya konflik yang berkepanjangan antara Adhyaksa Dault dengan Menpora Imam Nahrawi.

“Kwartir Nasional itu bagian dari negara yang memiliki misi membina dan mendidik anak-anak dan remaja Indonesia. Hubungan kami dengan pemerintah daerah aman dan damai, mengapa di pusat terjadi konflik.  Kami tak ingin konflik di pusat merembet ke daerah,” kata Saeful Bahri.

Saeful menjelaskan posisi Adhyaksa Dault saat ini adalah Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka yang gerbongnya sampai ke kwartir di daerah hingga gugusdepan (gudep) di sekolah dan wilayah.  Dia tidak ingin hubungan antara kwartir daerah/cabang dengan dinas olah raga di provinsi/kabupaten/kota menjadi rusak.

Untuk menjamin adanya hubungan yang harmonis antara Gerakan Pramuka dan pemerintah, Forum Silaturahmi Sekretaris Kwarda sepakat calon ketua Kwartir Nasional mendatang harus membuat pernyataan di atas meterai.

Surat pernyataan itu, kata Saeful, untuk pegangan dan janji menerapkan Dasa Dharma Pramuka dalam kepemimpinannya.  “Jangan jadi pemimpin munafik yang jauh panggang dari api,” kata mantan pimpinan Dewan Kerja Daerah Pramuka Penegak dan Pandega Jawa Barat tahun 1990-an.

Sekretaris Kwarda Sulawesi Tengah Muzakir Tawil menjelaskan persyaratan membuat surat pernyataan di atas meterai itu untuk pegangan. “Kami inginkan ada kemitraan antara gerakan Pramuka dengan pemerintah, jangan multitafsir lagi,” ujarnya.

Walhasil, ujar Muzakir, gaya kepemimpinan Ketua Kwarnas Pramuka periode 2018-2023 harus kolaborasi dan kemitraan, bukan lagi gaya konflik seperti saat ini.  Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non formal yang penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, yang sangat jauh berbeda dengan organisasi massa atau kepemudaan lainnya.

“Calon Ketua Kwarnas harus mendapat restu dari Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka,” katanya. Usulan Muzakir ini untuk menghindari terjadinya konflik kembali antara Ketua Kwarnas Pramuka dengan pejabat pemerintah.

Adhyaksa Dault menjelaskan telah menerima hasil pertemuan Forum Silaturahmi Sekretaris Kwarda di Bandung.  Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal Kwarnas Rafli ikut hadir mewakili Kwartir Nasional.

Menurutnya, soal siapa yang bakal menjadi ketua Kwarnas Pramuka mendatang akan dilihat dari suara di kwarda-kwarda. Mereka yang memiliki hak suara.

“Tidak  bisa seperti ormas ini, tidak bisa dicawe-cawe tidak bisa dirusak, tidak bisa dimasukin infiltrasi kaya PSSI, tidak bisa kami," ujar Adhyaksa Dault.

Sumber ; Tempo