![]() |
Suasana acara Forum
Silaturahmi Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka se-Indonesia di Bandung, 26-27
April 2018. dok. Saeful Bahri
Radar Bharindo ~ Kwartir-kwartir daerah pramuka di Tanah Air
sepakat agar Ketua Kwartir Nasional periode 2018-2023 harus bekerja sama dengan
pemerintah di pusat dan daerah.
"Bersedia
dan harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah yang pernyataannya
dibuat di atas meterai," kata Sekretaris Kwarda Pramuka Jawa Barat Saeful
Bahri S.H, M.ap, Selasa 15 Mei 2018.
Saeful
menjelaskan pernyataannya tersebut merupakan salah satu rekomendasi
pertemuan Forum Silaturahmi Sekretaris
Kwarda Gerakan Pramuka se-Indonesia di Bandung
pada 26-27 April 2018.
Pertemuan
itu dihadiri 12 kwartir daerah. Kwarda yang tidak hadir, karena sedang ada
kegiatan lainnya. Namun mayoritas di
antara mereka, ujar Saeful, setuju dengan rekomendasi pertemuan itu.
Rekomendasi
lainnya adalah mendesak Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault
menjalin komunikasi yang baik dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora).
Selain itu
tentang dana hibah Kemenpora yang tetap diterima kwarda dan kedua evaluasi
satuan komunitas (sako) dan satuan karya (saka) pramuka.
Dalam
pertemuan di Bandung, peserta membahas rencana Musyawarah Nasional (Munas)
Pramuka di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Desember 2018.
Menurut
Saeful, rekomendasi untuk Munas Pramuka 2018 itu muncul karena adanya konflik
yang berkepanjangan antara Adhyaksa Dault dengan Menpora Imam Nahrawi.
“Kwartir
Nasional itu bagian dari negara yang memiliki misi membina dan mendidik
anak-anak dan remaja Indonesia. Hubungan kami dengan pemerintah daerah aman dan
damai, mengapa di pusat terjadi konflik.
Kami tak ingin konflik di pusat merembet ke daerah,” kata Saeful Bahri.
Saeful
menjelaskan posisi Adhyaksa Dault saat ini adalah Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka
yang gerbongnya sampai ke kwartir di daerah hingga gugusdepan (gudep) di
sekolah dan wilayah. Dia tidak ingin
hubungan antara kwartir daerah/cabang dengan dinas olah raga di
provinsi/kabupaten/kota menjadi rusak.
Untuk
menjamin adanya hubungan yang harmonis antara Gerakan Pramuka dan pemerintah,
Forum Silaturahmi Sekretaris Kwarda sepakat calon ketua Kwartir Nasional
mendatang harus membuat pernyataan di atas meterai.
Surat
pernyataan itu, kata Saeful, untuk pegangan dan janji menerapkan Dasa Dharma
Pramuka dalam kepemimpinannya. “Jangan
jadi pemimpin munafik yang jauh panggang dari api,” kata mantan pimpinan Dewan
Kerja Daerah Pramuka Penegak dan Pandega Jawa Barat tahun 1990-an.
Sekretaris
Kwarda Sulawesi Tengah Muzakir Tawil menjelaskan persyaratan membuat surat
pernyataan di atas meterai itu untuk pegangan. “Kami inginkan ada kemitraan
antara gerakan Pramuka dengan pemerintah, jangan multitafsir lagi,” ujarnya.
Walhasil,
ujar Muzakir, gaya kepemimpinan Ketua Kwarnas Pramuka periode 2018-2023 harus
kolaborasi dan kemitraan, bukan lagi gaya konflik seperti saat ini. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan
non formal yang penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, yang sangat jauh berbeda
dengan organisasi massa atau kepemudaan lainnya.
“Calon
Ketua Kwarnas harus mendapat restu dari Presiden Republik Indonesia selaku
Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka,” katanya. Usulan Muzakir ini
untuk menghindari terjadinya konflik kembali antara Ketua Kwarnas Pramuka
dengan pejabat pemerintah.
Adhyaksa
Dault menjelaskan telah menerima hasil pertemuan Forum Silaturahmi Sekretaris
Kwarda di Bandung. Dalam pertemuan itu,
Sekretaris Jenderal Kwarnas Rafli ikut hadir mewakili Kwartir Nasional.
Menurutnya,
soal siapa yang bakal menjadi ketua Kwarnas Pramuka mendatang akan dilihat dari
suara di kwarda-kwarda. Mereka yang memiliki hak suara.
“Tidak bisa seperti ormas ini, tidak bisa
dicawe-cawe tidak bisa dirusak, tidak bisa dimasukin infiltrasi kaya PSSI,
tidak bisa kami," ujar Adhyaksa Dault.
Sumber ; Tempo
0 Komentar