KPK : Banyak Kepala Daerah Kumpulkan Fee Proyek untuk Menumpuk Kekayaan

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut beberapa kali lembaganya sering menemui fenomena kepala daerah mengenai suap terkait proyek infrastruktur (Nett)

Radar Bharindo, Jakarta ~ Sebanyak 107 kepala daerah sudah terjerat kasus korupsi sejak KPK berdiri. Jumlah tersebut termasuk yang baru-baru ini, yakni Bupati Mesuji Khamami. Dia terjerat kasus suap pembangunan proyek infrastruktur.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut beberapa kali lembaganya sering menemui fenomena kepala daerah mengenai suap terkait proyek infrastruktur. KPK pun menyoroti integritas para pemimpin daerah tersebut.

"Cukup banyak suap terkait dengan proyek yang ada di Pemkab. Untuk fee proyek terkait pengadaan dinas PUPR memang cukup banyak faktor kami lihat yang mengemuka," ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (26/1).

Mantan aktivis ICW ini mengatakan, banyak perkara kepala daerah menerima suap dari pengusaha yang memang menggarap proyek tersebut. Tak hanya itu, kata Febri, ada kepala daerah yang mendapatkan uang 'haram' dari pengusaha yang sebelumnya membantu biaya politik kampanye.

"Bahkan, kami duga memang mereka (kepala daerah) menerima dan mengumpulkan fee proyek untuk menumpuk kekayaan. Ini salah satu fenomena yang muncul di kasus korupsi kepala daerah," imbuhnya.

Di sisi lain, Febri tidak menampik bila sistem untuk mencegah perbuatan haram para pejabat belum begitu sempurna. Namun, hal itu tentunya bagi KPK tidak bisa menjadi alasan pembenar atas kelakuan kepala daerah untuk korupsi.

"Pasti orangnya bermasalah bahwa sistemnya belum sempurna tentu bisa dipotret dan review melalui proses pencegahan tindak pidana korupsi. Tapi itu bukan alasan pembenar, ya. Seolah-olah kurang dari sistem, maka kita bisa maafkan pelaku korupsi, tidak boleh," pungkasnya. (Kus,Red)

Sumber : Jawa Pos